Mamuju (Antaranews Sulsel) - DPRD Sulawesi Barat meminta agar pemerintah di provinsi setempat dapat menata pengelolaan birokrasi karena dinilai tidak berjalan efektif dan efisien.
"Tolong ditata pemerintahan. Minimnya serapan anggaran indikasi bahwa pemerintah tidak berjalan secara efektif dan efisien," kata anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, serapan anggaran APBD Sulbar baru mencapai sekitar 40 persen, padahal telah memasuki triwulan ketiga masa penggunaan anggaran.
"Tata birokrasi, meskipun belum bisa diberikan kesimpulan karena serapan anggaran masih berjalan, namun tetap akan dievaluasi akhir tahun jangan sampai serapan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan," katanya.
Ia mengatakan, satu tahun ke depan penataan birokrasi harus terus dilakukan agar benar benar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulbar.
"Sulbar sebagai provinsi termuda di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cita0cita ini tak boleh luntur sehingga pemerintah harus berbuat yang terbaik untuk pembangunan daerah," katanya.
Berita Terkait
Kahmi Sulsel menggelar ngobrol Pilpres 2024 menghadirkan tiga relawan capres
Senin, 2 Oktober 2023 0:30 Wib
Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Satpol PP Makassar dituntut lima tahun
Rabu, 30 Agustus 2023 18:20 Wib
Sekolah berbasis digital pertama di Sulsel menggelar Tanfidz Camp
Sabtu, 6 Agustus 2022 21:28 Wib
DPRD minta Pemprov Sulbar segera selesaikan masalah rumah sakit
Jumat, 20 Agustus 2021 5:45 Wib
TP PKK Makassar bentuk kader IVA Test untuk cegah kanker rahim
Selasa, 3 November 2020 17:57 Wib
Eks Dirut Jiwasraya ajukan banding atas vonis seumur hidup
Selasa, 13 Oktober 2020 17:14 Wib
Mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim dituntut 20 tahun penjara
Rabu, 23 September 2020 19:13 Wib
Wakil Ketua DPRD Sulbar umumkan dirinya positif COVID
Selasa, 15 September 2020 21:12 Wib