Pj Wali Kota Makassar minta Disdik tata sekolah dukung PPDB Zonasi

id pejabat walikota makassar,iqbal suhaeb,disdik makassar,tata sekolah,ppdb zonasi,dprd makassar

Pj Wali Kota Makassar minta Disdik tata sekolah dukung PPDB Zonasi

Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb. (ANTARA)

Makassar (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb meminta kepada Dinas Pendidikan Makassar agar melakukan pengelompokan kembali atau regrouping dalam menata sekolah-sekolah untuk mendukung sistem zonasi pendidikan oleh pemerintah.

"Terkait dengan PPDB sistem zonasi ini, Dinas Pendidikan Makassar telah bekerja baik dan telah mengelompokkan kembali sekolah-sekolah di Makassar agar calon siswa dapat tertampung," ujar Iqbal Suhaeb, saat membacakan tanggapannya atas pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Makassar, Senin.

Ia mengatakan berbagai cara telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat, langkah cepat dan taktis ditempuhnya demi mendukung program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Beberapa langkah cepat yang telah dilakukan oleh Disdik Makassar dengan menambah 10 sekolah baru tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan tersebar di tujuh kecamatan.

Iqbal menyatakan laporan yang diterimanya dari Dinas Pendidikan, sebanyak 10 SMP negeri baru di tujuh kecamatan itu mampu menampung 1.500 siswa baru.

Baca juga: Penjabat Wali Kota Makassar tekankan peningkatan PAD

Meskipun dirinya mengakui masih ada cukup banyak calon siswa tidak tertampung, tetapi pihaknya terus berupaya menambah jumlah sekolah baru tersebut untuk memenuhi pemerataan pendidikan.

"Disdik Kota Makassar terus melakukan antisipasi dengan program 'regrouping' dan tentu saat ini kami telah menambah 10 SMP negeri baru yang tersebar di 7 kecamatan di daerah ini, yang dapat menampung siswa sebanyak 1.500 siswa," katanya pula.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra meminta perhatian Pemerintah Kota Makassar menyikapi Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) tentang sistem zonasi yang menyebabkan banyak peserta didik yang tidak mampu tertampung ke dalam sekolah negeri.

Sistem zonasi yang diatur oleh pemerintah tersebut berdampak pada masyarakat yang di kecamatan atau kelurahannya tidak memiliki sekolah seperti kecamatan lainnya yang menumpuk.

"Banyak calon siswa yang tidak bisa diterima lantaran adanya ketidakseimbangan antara jumlah SMP negeri dan SD negeri yang ada di setiap wilayah kecamatan," kata juru bicara Fraksi Gerindra Baharuddin Ophier.

Baca juga: Pj Wali Kota: Ekonomi melambat akibat rendahnya realisasi PAD
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar