Kepala BNPB puji penanganan pascabencana di NTB

id Kepala BNPB,Letjen Doni Monardo,Pemprov NTB,Pascagempa NTB,Gempa Lombok,Gempa NTB,Wagub NTB

Kepala BNPB puji penanganan pascabencana di NTB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Monardo didampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat pada Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman di Mataram, Selasa (20/8/2019). (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memuji langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani bencana gempa bumi yang terjadi di daerah itu.

"Dari sejak awal penanganan dampak gempa bumi di NTB sampai dengan saat ini, progressnya luar biasa. Ini patut untuk kami berikan apresiasi, khususnya kepada Pemerintah Provinsi NTB," kata Doni Monardo saat membuka Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman di Mataram, Selasa.

Ia menilai, NTB bisa menjadi contoh dan tempat belajar bagi daerah-daerah lain di Indonesia ataupun mancanegara dalam penanganan bencana.

"NTB harus mau berbagi kepada daerah atau negara lain dalam hal mempercepat penanganan bencana gempa bumi ini. Harus ada buku juga yang dibuat terkait dengan strategi dan langkah NTB dalam menangani bencana supaya bisa dipelajari oleh daerah lain yang mengalami bencana yang sama," katanya.

Doni mengakui, di balik cepatnya penanganan gempa bumi di NTB, tentu ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, LSM, dan tak terkecuali para relawan.

"Relawan ini merupakan manusia super karena kesiapannya berkorban untuk membantu orang lain," ucap mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD itu.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan saat bencana terjadi pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengucurkan lebih dari Rp5 triliun untuk membantu percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok dan Sumbawa.

"Melalui lokakarya ini, kami berharap akan dapat melahirkan rumusan-rumusan yang baik untuk menjadi pedoman dalam penanganan kebencanaan di Indonesia," katanya.

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu NTB sehingga penanganan pascagempa bumi Lombok Sumbawa dapat berjalan lancar.

"Kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak termasuk juga relawan yang telah membantu mempercepat proses rehab rekon di NTB," ucap wagub.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini juga menjelaskan, sampai dengan saat ini, jumlah rumah tahan gempa yang telah terbangun sebanyak 65.922 unit sedangkan yang dalam progress sebanyak 104.869 unit.

"Dengan pendampingan dari 3.496 fasilitator, progress rehab-rekon pasca gempa bumi Lombok Sumbawa terus mengalami kemajuan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pembentukan Pokmas dalam pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi sejauh ini cukup baik dalam mempercepat proses rehab rekon.

"Dibentuknya Pokmas sebelum mulai pengerjaan pembangunan rumah bagi warga terdampak gempa cukup efektif dalam mempercepat proses rehab rekon. Meski demikian, dalam penanganan kebencanaan yang lain, skema Pokmas ini bisa jadi kurang efektif sehingga perlu skema lain seperti kontraktual yang langsung berhubungan antara pemerintah dengan pihak ketiga," ujar wagub.

Sampai dengan 19 Agustus 2019, lanjut Wagub, Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 5.198 untuk Pokmas kategori Rusak Berat, 1.256 untuk Pokmas kategori Rusak Sedang, dan 3.009 Pokmas untuk kategori Rusak Ringan.

Lokakarya Nasional Shelter dan Permukiman digelar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan International Federation Red Cross (IFRC) mengangkat tema "Mendukung Masyarakat Bertransisi Secara Aman, Nyaman, Bermartabat, dan Berpusat Pada Masyarakat".

Sejumlah lembaga peserta lokakarya di antaranya Kementerian PUPR, Afghan Red Crecsent Society, American Red Cross, Badan Amil Zakat Nasional Tanggap Bencana, International Organitation for Migration (IOM), Mercy Corps Indonesia, UNDP, UNFPA, UNICEF dan sejumlah lembaga atau instansi pemerintahan dan LSM baik dalam dan luar negeri ikut dalam kegiatan tersebut.
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar