Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan penolakan terhadap revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diselesaikan melalui dialog, tidak dengan aksi demonstrasi.
Surya ingin kekisruhan yang terjadi akhir-akhir ini dapat diselesaikan dengan jalan dialog.
"NasDem berupaya sepenuhnya membangun komunikasi baik dialog atau cara apapun yang baik dengan mahasiswa," kata Surya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu malam.
Surya mengatakan NasDem menghormati keputusan parlemen terkait pengesahan revisi UU KPK namun di saat yang sama juga menghormati aspirasi masyarakat, apalagi aspirasi itu datang dari kalangan muda seperti mahasiswa.
Dia mengakui Partai NasDem memiliki andil atas disahkannya revisi UU KPK karena beleid itu memang disepakati oleh seluruh fraksi untuk disahkan.
"NasDem siap mengakui kesalahan jika memang pengesahan revisi UU KPK itu dianggap salah," ujarnya.
Namun untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, Surya menyarankan mahasiswa menempuh uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) karena merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini.
Dia tidak sepakat apabila aksi turun ke jalan terus dilakukan karena aksi demo mahasiswa sangat rentan ditunggangi pihak-pihak yang memiliki agenda terselubung.
"Membangun keutuhan agar tidak memberikan kesempatan kepada provokator politik dan kaum radikal di negeri ini yang ikut memperkuat barisan aksi mahasiswa dalam bungkus yang sama menentang RUU KPK. Tapi, memiliki upaya kelanjutan sendiri, agenda sendiri, agenda terselubung," katanya.
Berita Terkait
Menanti pengesahan peraturan pelaksana UU TPKS
Selasa, 7 Mei 2024 13:54 Wib
Kementerian PPPA: Telah ada UPTD PPA di 34 provinsi di Indonesia
Jumat, 3 Mei 2024 22:37 Wib
Menimbang wacana revisi Undang-Undang Pemilu
Selasa, 30 April 2024 19:17 Wib
Presiden Jokowi menandatangani pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Senin, 29 April 2024 8:25 Wib
Ketua MPR: UU Pemilu perlu disempurnakan di awal pemerintahan mendatang
Sabtu, 27 April 2024 19:58 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Kemenkumham Sulsel terima kunjungan tim BPIP RI bahas evaluasi pajak NKB
Rabu, 24 April 2024 16:44 Wib
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib