Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel untuk menasehati anak-anaknya agar tidak mengikuti aksi demonstrasi.
Hal tersebut disampaikan menyikapi aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah. Pada aksi demonstrasi, mahasiswa dan pelajar berdemonstrasi menolak revisi UU KPK, RKUHP, UU Minerba, UU Permasyarakatan, UU Pertanahan, UU Ketenagakerjaan, serta tuntutan pengesahan UU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).
Pemprov Sulsel ikut perhatin sehingga dibutuhkan kearifan kita paling minimal seluruh keluarga besar Pemprov Sulsel supaya memberikan kontribusi.
"Supaya kegiatan-kegiatan aksi anak-anak kita agar lebih damai kalau perlu dinasehati untuk tidak ikut-ikutan," ujar gubernur pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Makassar, Selasa.
"Karena kita memahami betul dimana idealisme mahasiswa itu untuk menyampaikan buah-buah pikiran aspirasi mereka, tapi yang berbahaya adalah ketika gerakan ini ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," jelas Prof Nurdin Abdullah.
Selain anak-anak ASN lingkup Pemprov Sulsel, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini juga berharap kepada anak-anak orang dekat dan keluarga dari ASN tersebut ikut dinasehati baik-baik.
"Oleh karena itu ingatkan kepada anak-anak kita, anak-anak dari keluarga kita semua untuk lebih berhati-hati," ujarnya.
Selain itu, Prof Nurdin Abdullah juga menceritakan bagaimana keadaan mahasiswa korban tabrakan saat aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu.
"Kemarin saya bersama Kapolda melihat korban dari pada aksi demonstrasi itu, ada yang patah kaki padahal itu bapaknya baru saja meninggal, jadi dia anak tunggal jadi dia meraung-raung terus-menerus karena satu-satunya harapan yang kira-kira yang akan membantu ibunya untuk mensejahterakan keluarganya," urainya.
"Saya kira semua apa yang menjadi tututan mahasiswa sekarang sudah dipahami oleh Presiden Jokowi sudah memberikan statement menunda pelaksanaan rencana revisi KUHP, itu yang kedua akan dilakukan kajian terhadap revisi UU KPK yang baru disahkan, jadi saya kira itu sudah selesai," jelasnya.
Berita Terkait
Helikopter TNI AU evakuasi 36 korban banjir di Luwu Sulsel
Selasa, 7 Mei 2024 6:58 Wib
Disdik Sulsel mencatat 8 SMA/SMK terdampak banjir dan longsor
Selasa, 7 Mei 2024 0:55 Wib
Kemenag Sulsel ingatkan JCH tidak memasukkan benda cair dalam koper
Selasa, 7 Mei 2024 0:53 Wib
Brimob Bone membersihkan fasilitas umum pascabanjir di Wajo
Selasa, 7 Mei 2024 0:52 Wib
Satu korban hilang akibat banjir di Wajo Sulsel ditemukan meninggal dunia
Senin, 6 Mei 2024 20:04 Wib
BK DPRD Sulsel mendalami dugaan suap seleksi KPID-KI
Senin, 6 Mei 2024 20:03 Wib
15 Satker Kemenkumham Sulsel ikuti desk evaluasi pembangunan ZI menuju WBK
Senin, 6 Mei 2024 20:00 Wib
Sebanyak 616 orang mengikuti tes CAT penjaringan PPK Makassar
Senin, 6 Mei 2024 19:03 Wib