Kemenkum HAM jadikan Pemprov Sulsel contoh kerja sama lembaga
Makassar (ANTARA) - Sekjen Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Bambang Rantam Sariwanto mengatakan Pemerintah Provinsi Sulsel layak sebagai contoh kerja sama antarlembaga di tanah air dengan komitmennya yang tinggi.
Hal itu setelah Pemprov Sulsel memberi hibah lahan 50 hektare untuk lokasi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan modern di Pucca, Kabupaten Maros.
"Terima kasih kepada gubernur. Ini model kerja sama yang bisa dijadikan contoh. Kerja sama antar lembaga yang kuat dan ini baru terjadi di Sulsel," jelas Bambang dalam kata sambutannya di acara Pencanangan Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Makassar, Kamis.
Hibah lahan kepada Kanwil Kemenkum HAM ini berawal saat Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah mengunjungi Lapas Kelas I Gunung Sari Makassar, beberapa bulan lalu. Kala itu, gubernur menyaksikan kondisi lapas yang jauh melebihi kapasitas.
"Kalau Lapas ini jadi, terintegrasi dengan lahan pertanian dan perkebunan. Nanti penghuni akan beraktivitas produktif," jelas Nurdin Abdullah.
Ia menjelaskan, Pemerintah Sulsel bersama Forkopimda dan lembaga terkait, akan terus berkomitmen untuk mendorong integritas.
"Kami terus berupaya menghilangkan stigma birokrasi yang panjang dan mahal untuk mendukung Indonesia yang ramah investasi," tegasnya.
Dijelaskan, jika kesepakatan zona integritas ini sukses, semua aparatur kerja transparan, pada akhirnya berdampak pada semakin berkurangnya pelanggaran administrasi dan korupsi.
Hal itu setelah Pemprov Sulsel memberi hibah lahan 50 hektare untuk lokasi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan modern di Pucca, Kabupaten Maros.
"Terima kasih kepada gubernur. Ini model kerja sama yang bisa dijadikan contoh. Kerja sama antar lembaga yang kuat dan ini baru terjadi di Sulsel," jelas Bambang dalam kata sambutannya di acara Pencanangan Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Makassar, Kamis.
Hibah lahan kepada Kanwil Kemenkum HAM ini berawal saat Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah mengunjungi Lapas Kelas I Gunung Sari Makassar, beberapa bulan lalu. Kala itu, gubernur menyaksikan kondisi lapas yang jauh melebihi kapasitas.
"Kalau Lapas ini jadi, terintegrasi dengan lahan pertanian dan perkebunan. Nanti penghuni akan beraktivitas produktif," jelas Nurdin Abdullah.
Ia menjelaskan, Pemerintah Sulsel bersama Forkopimda dan lembaga terkait, akan terus berkomitmen untuk mendorong integritas.
"Kami terus berupaya menghilangkan stigma birokrasi yang panjang dan mahal untuk mendukung Indonesia yang ramah investasi," tegasnya.
Dijelaskan, jika kesepakatan zona integritas ini sukses, semua aparatur kerja transparan, pada akhirnya berdampak pada semakin berkurangnya pelanggaran administrasi dan korupsi.