Mamuju (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menilai omnibus law mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Rancangan Undang-Undang Omnibus Law akan memberikan berbagai kemudahan berusaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi," kata pengurus HMI Cabang Kabupaten Majene Agussalim di Majene, Minggu.
Karena tujuan tersebut, dia berharap pemerintah mempercepat penyelesaian RUU tersebut.
"Omnibus law akan mengatur sistem pajak dan penciptaan lapangan kerja. Semoga RUU ini cepat selesai," katanya.
Menurut dia, di Indonesia saat ini memiliki banyak sekali regulasi yang berantai dan menjadi menghambat pertumbuhan ekonomi.
"Harus melakukan terobosan, pemerintahan Joko Widodo mesti memiliki keberanian dalam mempercepat omnibus law," katanya menegaskan.
Ia menilai omnibus law adalah satu paket UU yang melingkupi sejumlah UU yang selama ini sering tumpang-tindih.
UU investasi yang mestinya sanggup menggenjot masuknya modal ke Indonesia, misalnya, terhambat karena UU Pemerintahan Daerah, UU Amdal, UU Ketenagakerjaan, dan sebagainya.
Ia menyebut ada 11 klaster omnibus law tengah digodok pemerintah, yakni penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, masalah ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.
Berita Terkait
IDI ingin substansi RUU Kesehatan dibuka transparan jelang pengesahan
Kamis, 22 Juni 2023 10:02 Wib
AMACAD discusses Corruption: Laode M. Syarif, Associate Professor of the Faculty of Law Unhas is invited to be a speaker
Selasa, 23 Mei 2023 18:58 Wib
Apindo khawatirkan pelayanan kesehatan pekerja atas perubahan RUU Kesehatan
Rabu, 1 Maret 2023 9:52 Wib
Kepiawaian berdebat mengantar Andrew dan kawan-kawan ke Washington
Jumat, 24 Februari 2023 11:16 Wib
Pengamat: Omnibus Law BUMN dapat meningkatkan kinerja perusahaan BUMN
Jumat, 6 Januari 2023 9:15 Wib
Presiden Jokowi sahkan regulasi yang mengatur perbaikan kesalahan ketik perundang-undangan
Senin, 20 Juni 2022 18:47 Wib
Presiden Jokowi atur bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan perundang-undangan
Senin, 20 Juni 2022 18:43 Wib
Presiden teken aturan pembuatan perundang-undangan metode omnibus
Senin, 20 Juni 2022 18:42 Wib