Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengkhawatirkan demonstrasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah di Indonesia akan memunculkan klaster baru COVID-19.
"Saya khawatir ke depan makin banyak pasien," kata Ketua Satgas COVID-19 PB IDI Prof Zubairi Djoerban saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan hal-hal seperti itu seharusnya sudah dipikirkan dan disiapkan antisipasinya oleh pemerintah agar menghindari munculnya klaster baru penyebaran COVID-19.
Berkaca dari kasus kematian seorang warga Amerika Serikat George Floyd pria kulit hitam yang dibunuh oleh polisi mengakibatkan warga di negara itu melakukan unjuk rasa besar-besaran di tengah situasi pandemi COVID-19.
Akibatnya, masyarakat tidak peduli lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 karena sudah tersulut emosi akibat kejadian tersebut. Oleh karena itu, IDI mengkhawatirkan hal serupa juga terjadi di Indonesia karena adanya unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Tidak hanya sampai di situ, PB IDI juga mengkhawatirkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di sejumlah daerah dapat menimbulkan klaster baru COVID-19 apabila tidak diantisipasi sedini mungkin.
"Pekerjaan rumah ke depan ialah pilkada. Jadi pelajaran yang sudah berlalu ini supaya menjadikan kita lebih cerdas," katanya.
PB IDI juga berpesan dan meminta pemerintah apabila membuat suatu kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang banyak maka sebaiknya ditunda dulu.
"Kalau membuat kebijakan yang diperkirakan bisa menuai demo, ya ditunda saja dulu," ujar dia.
Terakhir, Prof Zubairi berharap dan mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar menghindari atau meniadakan suatu kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Tujuannya supaya rantai penularan virus corona dapat diputus.
"Saya mohon sekali untuk alasan apapun baik demo, pengajian, gereja, sekolah, konser musik dan sebagainya agar ditiadakan dulu," kata dia.
Berita Terkait
Menanti pengesahan peraturan pelaksana UU TPKS
Selasa, 7 Mei 2024 13:54 Wib
Kementerian PPPA: Telah ada UPTD PPA di 34 provinsi di Indonesia
Jumat, 3 Mei 2024 22:37 Wib
Menimbang wacana revisi Undang-Undang Pemilu
Selasa, 30 April 2024 19:17 Wib
Presiden Jokowi menandatangani pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Senin, 29 April 2024 8:25 Wib
Ketua MPR: UU Pemilu perlu disempurnakan di awal pemerintahan mendatang
Sabtu, 27 April 2024 19:58 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Kemenkumham Sulsel terima kunjungan tim BPIP RI bahas evaluasi pajak NKB
Rabu, 24 April 2024 16:44 Wib
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib