Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1000 petugas dari kepolisian di kawasan DPR/MPR RI telah menjalani tes cepat COVID-19 usai mengamankan aksi penolakan UU Cipta Kerja pada pekan lalu.
"Di DPR/MPR sudah kita tes cepat sekitar 1000 personel. Hasilnya belum tahu karena baru dilaksanakan semalam. Kita tes karena anggota juga ingin sehat," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto saat ditemui di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Heru mengatakan belum ada keluhan dari para petugas terkait gejala COVID-19 seperti demam, batuk kering atau pun sesak nafas.
"Sampai saat ini belum ada ya (yang menyampaikan mengalami gejala COVID-19). Namun memang kemarin ada yang sakit dan dirawat di RS Polri Kramat Jati," ujar Heru.
Heru memastikan nantinya para petugas lainnya yang bertugas selama pengamanan aksi penolakan UU Cipta Kerja akan mendapatkan layanan pengetesan COVID-19.
"Pasti, pasti kita tes (petugas yang bertugas dalam pengamanan aksi penolakan UU Cipta Kerja)," ujar Heru.
Seperti diketahui, di Jakarta Pusat pada Kamis (8/10) terdapat dua aksi dari elemen buruh dan mahasiswa yang terbagi di DPR/MPR RI serta kawasan Istana Merdeka.
Aksi di dekat kawasan Istana Merdeka berakhir ricuh dan menimbulkan banyak kerusakan pada fasilitas publik seperti halte TransJakarta, stasiun MRT, hingga pembatas trotoar.
Berita Terkait
Organisasi serikat buruh di Sulsel mendeklarasikan dukung Paslon Amin
Jumat, 22 Desember 2023 18:28 Wib
Gibran berjanji dorong sertifikasi profesi di hadapan buruh pelabuhan
Sabtu, 9 Desember 2023 17:35 Wib
Prabowo menerima kunjungan KSPN untuk membahas nasib buruh
Kamis, 30 November 2023 0:22 Wib
UMP Sulsel naik menjadi Rp3.434.298 per bulan pada 2024
Selasa, 21 November 2023 16:01 Wib
Pemprov batal umumkan UMP Sulsel hari ini
Senin, 20 November 2023 19:34 Wib
Menaker mewajibkan gubernur umumkan UMP paling lambat 21 November 2023
Selasa, 14 November 2023 0:04 Wib
Polda Metro Jaya menyiapkan 6.520 personel amankan aksi demo aliansi buruh
Senin, 2 Oktober 2023 9:11 Wib
MK tidak dapat menerima uji materi Partai Buruh soal "presidential threshold"
Kamis, 14 September 2023 17:30 Wib