Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat bertekad mengoptimalkan sumber kelautan di daerah itu, khususnya budidaya rumput laut dalam mendukung program revolusi biru.
"Sebelumnya, budidaya rumput laut pernah diuji coba di Majene, namun sampai saat ini belum juga membuahkan hasil," kata Bupati Majene Lukman, saat melakukan studi banding peningkatan kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat desa atau kelurahan dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Senin.
Menurut Lukman, perlu dilakukan evaluasi serta melihat contoh keberhasilan daerah lain untuk diadopsi di Majene, salah satunya Kabupaten Bantaeng yang menjadi tolak ukur keberhasilan budidaya rumput laut.
"Pemerintah Majene cukup optimistis mengingat kami memiliki kondisi geografis yang mirip dengan Bantaeng," ucapnya.
Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan bisa memberikan pelajaran secara teknis dalam hal pengelolaan rumput laut, kemudian akan menjadi program pada musrenbang perencanaan tahun 2022.
"Kami datang ke sini (Kabupaten Bantaeng) betul-betul didasari dengan niat yang sungguh-sungguh, kami ingin membuat Majene dapat seperti Bantaeng, sehingga kedatangan kami di sini tidak sia-sia," tutur Lukman.
Selain itu lanjut Bupati, tujuan utama lainnya ke Kabupaten Bantaeng merupakan keinginan dari BKM agar bisa membawa sistem dan pola fikir di Bantaeng dalam hal penanganan Kotaku.
Sementara, Penjabat Sekretaris Kabupaten Majene Suyuti Marzuki menyatakan, pada tahun ini pemerintah setempat akan mendorong sektor kelautan, perikanan dan sektor parawisata.
Ia meminta agar Bapeda Majene segera melakukan pemetaan strategi dan menetapkan indikator kinerja kunci pada RPJMD Majene dalam mempercepat pelaksanaan program Kotaku.
"Pada tahun ini, kita akan mendorong sektor kelautan perikanan dan sektor pariwisata," kata Suyuti Marzuki.
Bupati Bantaeng Ilhamsyah Azikin yang menerima secara langsung rombongan Bupati Majene menjelaskan, Program Kotaku menjadi bagian dari RPJMD Bantaeng 2014-2023.
Sejak 2014 kata Ilhamsyah Azikin, Banteng telah menyelesaikan 31,22 hektare, yang konsentrasinya pada kawasan kecamatan dalam Kota Bantaeng.
Hingga tahun 2023, kata dia ditargetkan yang tersisa menjadi 14,83 hektare.
"Peranan BKM di Bantaeng sangat mengakselarasi. Pemerintah hanya menjadi pendamping," ujar Ilhamsyah Azikin.
Bupati Bantaeng berharap Kabupaten Majene juga punya akselerasi dalam hal penaganan kawasan kumuh.
Terkait pusat pelayanan teknis terpadu yang melibatkan 10 OPD dalam hal penanganan stunting kata dia, telah mendapat apreseasi pemerintah pusat.
"Di sini (Bantaeng) ada kolaborasi dengan teman-teman yang ada di 'Kotaku' Kabupaten Bantaeng untuk mendeteksi peningkatan derajat kesehatan masyarakat," terang Ilhamsyah Azikin.
Studi banding tersebut juga dihadiri Kepala Bapeda Kabupaten Majene, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, para lurah se-Kecamatan Banggae dan BKM sasaran Kotaku.
Sementara, dari Kabupaten Bantaeng diterima Bupati diampingi Sekretaris Kabupaten Bantaeng Abdul Wahab, Asisten III Sekretariat Kabupaten beserta para pimpinan perangkat daerah dan BKM Kabupaten Bantaeng.
Berita Terkait
Menkominfo mengajak masyarakat cari info pemilu lewat Pemiludamaipedia
Selasa, 6 Februari 2024 10:48 Wib
Mengoptimalkan penemuan sumber gas besar Indonesia
Minggu, 4 Februari 2024 18:01 Wib
Kejati Sulsel aktifkan 33 posko pengaduan Gakkumdu Pemilu 2024
Selasa, 30 Januari 2024 20:56 Wib
Pemprov Sulbar susun kebijakan pengembangan desa wisata
Kamis, 21 Desember 2023 20:30 Wib
Karantina Sulbar sosialisasikan peran Karantina cegah penyebaran penyakit
Rabu, 20 Desember 2023 21:12 Wib
Pemprov Sulbar kerja sama dengan UNS Surakarta untuk tingkatkan SDM
Jumat, 24 November 2023 18:05 Wib
Pemprov Sulbar raih piagam penghargaan ABDI terkait digitalisasi SDA dan SDM
Rabu, 22 November 2023 20:50 Wib
PKJN merancang peta jalan pencegahan bunuh diri
Sabtu, 11 November 2023 18:11 Wib