Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat tujuan akselerasi transformasi digital melalui percepatan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) di Indonesia.
“Kita tahu tantangan Indonesia semakin meningkat dengan adanya pandemi dan era digitalisasi bahkan pandemi mempercepat disrupsi revolusi industri 4.0,” katanya dalam pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta, Senin.
Tujuan akselerasi transformasi digital pertama adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan sehingga dukungan fiskal dilakukan agar seluruh desa, kecamatan, puskemas, sekolah, polsek dan koramil bisa ditransformasikan secara digital.
Tujuan kedua yaitu untuk mewujudkan public service yang efisien dan cepat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) didesain agar dana operasi sekolah dan kesehatan untuk puskemas bisa menggunakan fasilitas digitalisasi ini.
Tujuan ketiga adalah untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan layanan bersama atau share service mengingat hal ini merupakan ciri penting dalam transformasi digital.
Tujuan terakhir adalah mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas terutama mereka yang masih belum memiliki akses internet di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
Ia menyebutkan strategi untuk 2021 adalah menyediakan base transceiver station (BTS) di 5.503 lokasi desa 3T, akses internet 12.077 poin, palapa ring level agreement dan utilisasi baik di bagian barat dan timur di atas 30 persen sampai 40 persen, serta literasi digital untuk 295 ribu orang.
“APBN 2021 untuk belanja K/L sebesar Rp17 triliun dan TKDD Rp9 triliun. Ini merupakan suatu bagian dari rencana lima tahun dalam rangka menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi internet,” jelasnya.
Ia menyebutkan belanja per tahun bisa capai Rp16 triliun sampai Rp17 triliun hingga 2024 agar 9.113 desa di daerah 3T, 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 puskemas, 6.000 polsek dan koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan dapat terkoneksi oleh internet.
“Itu inti dari transformasi berkeadilan yaitu transformasi digital. Apabila belanja di bidang infrastruktur untuk konektivitas digital bisa dibangun maka itu butuh anggaran belanja sangat besar baik belanja melalui K/L hingga TKDD,” katanya.
Berita Terkait
KPK menyita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Kamis, 2 Mei 2024 20:03 Wib
TP PKK Selayar dan OJK berbagi tip mengatur keuangan rumah tangga
Rabu, 1 Mei 2024 17:25 Wib
DPRD Wajo bahas perubahan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah
Rabu, 1 Mei 2024 9:59 Wib
Bupati Wajo mengajukan Ranperda pengelola keuangan daerah ke DPRD
Selasa, 30 April 2024 19:55 Wib
OJK dorong penguatan peran profesi tingkatkan tata kelola IJK
Minggu, 28 April 2024 0:00 Wib
Satgas PASTI menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal sejak 2017
Kamis, 18 April 2024 23:35 Wib
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib
Kompany jengkel saat bahas kondisi keuangan Burnley jelang hadapi Everton
Jumat, 5 April 2024 6:44 Wib