Tim DPRD Sulsel temukan proyek bendungan tak layak di Bone
Makassar (ANTARA) - Tim kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menemukan proyek pembangunan Bendungan Lalengrie di Kabupaten Bone, jauh dari tingkat kelayakan penggunaannya.
"Ini luar biasa. Untuk pertama kalinya Pemprov membangun bendungan di atas pegunungan. Selain tidak ada air, dibangun tengah hutan pula," ungkap tim DPRD, LKPj Gubenur Sulsel, Ady Ansar melaporkan saat mengunjungi bendungan setempat, Rabu.
Ia menyebutkan, anggaran pembangunan proyek bendungan tersebut telah menghabiskan anggaran Rp61 miliar lebih. Namun yang mengherankan, berada di tengah hutan, dan jauh dari lokasi persawahan.
Selain itu, yang membuat miris adlaah lokasi pembangunan bendungan diatas pegunungan. Sehingga dibutuhkan pompa untuk mendorong air naik ke pegunungan. Pihaknya menilai bendungan itu tidak layak.
"Tidak ada air disitu, karena di tengah hutan. Dibutuhkan pompa besar untuk mendorong air naik ke atas. Tentu ini membutujkan biaya operasional sangat besar, " beber Ketua Fraksi NasDem itu didampingi anggota tim DPRD Sulsel lainnya.
Selain itu, anggaran yang disiapkan untuk kelanjutan pembangunan bendungan itu berasal darindana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diragukan bisa tuntas dalam waktu dekat.
"Dari hasil evaluasi kita di komisi, mereka (tim Pemprov) pun ragu proyek itu dapat selesai," ucap Ady Ansar.
Sementara Ketua Komisi D, DPRD Sulsel membidangi pembangunan, Rahman Pina, menyampaikan kegusarannya atas proyek infrastruktur itu terkesan dikerjakan tidak layak dan menjadi carut marut.
“Ini bisa jadi bom waktu. Hampir semua kegiatan dari pinjaman dana PEN bermasalah. Selain pekerjaan yang terancam mangkrak, juga manfaat dari kegiatan yang menghabiskan dana triliunan itu akan gagal," paparnya.
Beberapa proyek di Kabupaten Bone yang sempat dikunjungi tim, kata dia mencontohkan, mulai proyek Bendungan Lalengrie, kemudian Bendungan Waru-waru, hingga bantuan Pembangunan Rumah Sakit Regional Bone dan Islamic Center, ternyata di bangun lokasinya di wilayah ibu kota kecamatan, bukan pada tempat seharusnya.
"Kami sudah melaporkan kepada inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan khusus. Bahkan kalau tidak juga memuaskan, kita akan minta Aparat Penegak Hukum untuk turun tangan," katanya menegaskan.
Diketahui, sejumlah proyek tersebut dikerjakan di bawa kendali Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah yang kini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditangkap atas tuduhan diduga menerima suap proyek infrastruktur tahun anggaran 2019-2020.
"Ini luar biasa. Untuk pertama kalinya Pemprov membangun bendungan di atas pegunungan. Selain tidak ada air, dibangun tengah hutan pula," ungkap tim DPRD, LKPj Gubenur Sulsel, Ady Ansar melaporkan saat mengunjungi bendungan setempat, Rabu.
Ia menyebutkan, anggaran pembangunan proyek bendungan tersebut telah menghabiskan anggaran Rp61 miliar lebih. Namun yang mengherankan, berada di tengah hutan, dan jauh dari lokasi persawahan.
Selain itu, yang membuat miris adlaah lokasi pembangunan bendungan diatas pegunungan. Sehingga dibutuhkan pompa untuk mendorong air naik ke pegunungan. Pihaknya menilai bendungan itu tidak layak.
"Tidak ada air disitu, karena di tengah hutan. Dibutuhkan pompa besar untuk mendorong air naik ke atas. Tentu ini membutujkan biaya operasional sangat besar, " beber Ketua Fraksi NasDem itu didampingi anggota tim DPRD Sulsel lainnya.
Selain itu, anggaran yang disiapkan untuk kelanjutan pembangunan bendungan itu berasal darindana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diragukan bisa tuntas dalam waktu dekat.
"Dari hasil evaluasi kita di komisi, mereka (tim Pemprov) pun ragu proyek itu dapat selesai," ucap Ady Ansar.
Sementara Ketua Komisi D, DPRD Sulsel membidangi pembangunan, Rahman Pina, menyampaikan kegusarannya atas proyek infrastruktur itu terkesan dikerjakan tidak layak dan menjadi carut marut.
“Ini bisa jadi bom waktu. Hampir semua kegiatan dari pinjaman dana PEN bermasalah. Selain pekerjaan yang terancam mangkrak, juga manfaat dari kegiatan yang menghabiskan dana triliunan itu akan gagal," paparnya.
Beberapa proyek di Kabupaten Bone yang sempat dikunjungi tim, kata dia mencontohkan, mulai proyek Bendungan Lalengrie, kemudian Bendungan Waru-waru, hingga bantuan Pembangunan Rumah Sakit Regional Bone dan Islamic Center, ternyata di bangun lokasinya di wilayah ibu kota kecamatan, bukan pada tempat seharusnya.
"Kami sudah melaporkan kepada inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan khusus. Bahkan kalau tidak juga memuaskan, kita akan minta Aparat Penegak Hukum untuk turun tangan," katanya menegaskan.
Diketahui, sejumlah proyek tersebut dikerjakan di bawa kendali Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah yang kini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditangkap atas tuduhan diduga menerima suap proyek infrastruktur tahun anggaran 2019-2020.