Makassar (ANTARA) - Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan menjadi pelopor program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) di Indonesia.
Program ini merupakan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK Tahun 2021, dan Sulsel merupakan provinsi pertama yang menindaklanjuti dengan launching KISAK oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Naoemi Octarina di Makassar, Rabu.
Naoemi mengatakan PKK senantiasa berusaha ikut andil dalam kemajuan Indonesia melalui program, termasuk mendorong kemampuan masyarakat memperoleh berbagai layanan publik. Seperti pendidikan, kesehatan, perbankan dan sebagainya.
"Untuk mengakses layanan tersebut, tentu membutuhkan kelengkapan dokumen. Saat pelaksanaan Rakernas PKK, program KISAK ini menjadi rekomendasi. Dan Sulsel menjadi pelopor, provinsi pertama yang menindaklanjuti hasil Rakernas ini," ujarnya didampingi Kepala Dinas Catatan Sipil Sulsel Sukarniaty Kondolele.
Launching KISAK yang dirangkai pembukaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi Sulsel itu, juga ditandai dengan penerbitan 49 dokumen kependudukan di masing-masing kabupaten kota.
Melalui program KISAK ini, kata Naoemi, PKK Provinsi Sulsel dan Kabupaten Kota, akan bersinergi, bersama-sama menyadarkan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga dapat mengakses pelayanan publik mulai dari akte kelahiran hingga KTP.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan Kartu ID Anak dan KTP Elektronik 17 tahun secara simbolis oleh Naoemi Octarina.
Sementara, Kepala Dinas Catatan Sipil Sulsel, Sukarniaty Kondolele, mengatakan, PKK Sulsel bersinergi dengan Dinas Catatan Sipil Sulsel, untuk melakukan gerakan administrasi kependudukan yang pertama kali di Indonesia.
Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi pihaknya juga telah menginstruksikan Dinas Catatan Sipil yang ada di kabupaten kota untuk bersinergi dengan PKK di daerahnya masing-masing.
"Saya sudah menginstruksikan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kota agar mensupport program KISAK ini sampai ke tingkat paling bawah," ujarnya.
Sukarniaty mengakui, masih banyak masyarakat yang enggan mengurus administrasi kependudukan, kecuali bersoal dengan masalah pelayanan publik. Karena itu, pihaknya bersinergi dengan PKK sebagai mitra pemerintah, yang memiliki kader hingga ke tingkat paling bawah.
"Kami bermitra dengan PKK, karena PKK tidak hanya subjek, tapi juga objek yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya.
Berita Terkait
Helikopter TNI AU evakuasi 36 korban banjir di Luwu Sulsel
Selasa, 7 Mei 2024 6:58 Wib
Disdik Sulsel mencatat 8 SMA/SMK terdampak banjir dan longsor
Selasa, 7 Mei 2024 0:55 Wib
Kemenag Sulsel ingatkan JCH tidak memasukkan benda cair dalam koper
Selasa, 7 Mei 2024 0:53 Wib
Brimob Bone membersihkan fasilitas umum pascabanjir di Wajo
Selasa, 7 Mei 2024 0:52 Wib
Satu korban hilang akibat banjir di Wajo Sulsel ditemukan meninggal dunia
Senin, 6 Mei 2024 20:04 Wib
BK DPRD Sulsel mendalami dugaan suap seleksi KPID-KI
Senin, 6 Mei 2024 20:03 Wib
15 Satker Kemenkumham Sulsel ikuti desk evaluasi pembangunan ZI menuju WBK
Senin, 6 Mei 2024 20:00 Wib
Sebanyak 616 orang mengikuti tes CAT penjaringan PPK Makassar
Senin, 6 Mei 2024 19:03 Wib