Luwu Timur, Sulsel (ANTARA News) - Dari sembilan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang menelan anggaran sekitar Rp15 miliar, hanya dua PLTMH yang berfungsi, tujuh lainnya bermasalah.
"Sebenarnya DPRD telah merekomendasikan ke pemerintah daerah agar segera membenahi PLTMH tersebut, tetapi entah kenapa tidak mendapat tanggapan," kata anggota DPRD Kabupaten Lutim, Herdinan di Lutim, Kamis.
Anggaran pembangunan per unit PLTMH tersebut bervariasi antara Rp945 juta hingga Rp2,5 miliar. Biaya admistrasi Rp140 juta, perencanaan Rp586 juta, dan biaya UKL/UPL Rp400 juta.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, kesembilan PLTMH tersebut terdapat di Desa Kasintuwu, Nuha, Batu Putih, Mantadulu, Bantilang, Burau, Kalaena, dan Desa Puncak Indah.
Dari hasil kunjungan anggota DPRD, tidak berfungsinya tujuh dari sembilan PLTMH ini disebabkan beberapa faktor. Ada yang belum rampung, tanggul jebol dan sebagian lagi tidak sesuai bestek atau perencanaan, ucapnya.
Sebelumnya, tidak berfungsinya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ini juga sempat dipertanyakan wartawan saat pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Anton Hutabarat berkunjung ke Kota Palopo.
Menurut Anton, pihaknya telah menerima informasi mengenai tujuh dari sembilan proyek PLTMH di Lutim yang disinyalir bermasalah.
"Informasinya telah sampai kepada Kejati dan tentu kami akan menindaklanjuti karena anggaran yang digunakan untuk pembangunan PLTMH tersebut cukup besar," kata Anton.
Untuk menyelidiki kasus ini, Anton menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Malili.
Selain karena anggaran yang digunakan cukup besar, proyek PLTMH juga menjadi salah satu incaran kejaksaan karena disinyalir banyak yang bermasalah. (T.KR-HK/F003)
