Berlin (ANTARA) - Otoritas Jerman ingin berbicara dengan Taliban mengenai bagaimana mengevakuasi pekerja kontrak lokal yang tersisa dari Afghanistan, kata Kanselir Angela Merkel pada Minggu (5/9).
Merkel menuturkan pertanda baik bahwa bandara di Kabul dapat digunakan kembali untuk penerbangan.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa mengaku blok tersebut siap untuk terlibat dengan pemerintahan baru Taliban di Kabul. Tetapi, kelompok itu harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak kaum perempuan dan tidak membiarkan Afghanistan menjadi markas untuk terorisme.
"Kami perlu berbicara dengan Taliban mengenai bagaimana kami dapat terus mengevakuasi orang-orang yang bekerja untuk Jerman ke luar (dari Afghanistan) dan ke tempat yang aman," kata Merkel.
Lembaga bantuan internasional juga harus mampu memperbaiki situasi kemanusiaan di Afghanistan, tambahnya.
Taliban belum menunjuk pemerintahan lebih dari dua pekan setelah menguasai kembali Afghanistan. Pemerintahan mereka selama periode 1996-2001 ditandai oleh hukuman yang berat dan larangan sekolah maupun bekerja untuk kaum perempuan. Banyak warga Afghanistan dan pemerintah asing khawatir aturan itu akan kembali diterapkan.
Taliban mengaku bahwa mereka telah berubah dan belum mengumumkan aturan apa yang bakal mereka terapkan.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
PBB: HAM di Afghanistan dalam kondisi "kolaps"
Rabu, 13 September 2023 13:38 Wib
PBB mendesak Taliban hapus dekret penutupan salon kecantikan
Kamis, 6 Juli 2023 10:51 Wib
PBB: Tidak mungkin komunitas internasional mengakui Taliban selama hak perempuan masih dibatasi
Kamis, 22 Juni 2023 19:43 Wib
PBB menilai penghapusan pendidikan untuk perempuan di Afghanistan diskriminatif
Rabu, 22 Maret 2023 6:05 Wib
Pejabat Taliban di Afganistan menjadi target bom bunuh diri, Gubernur Balkh tewas
Jumat, 10 Maret 2023 14:36 Wib
Wakil Sekjen PBB soroti pelanggaran hak perempuan saat bertemu Taliban
Sabtu, 21 Januari 2023 16:38 Wib
Delegasi PBB mengunjungi Afghanistan bahas pelindungan hak-hak perempuan
Kamis, 19 Januari 2023 13:44 Wib
DK PBB desak Taliban untuk batalkan larangan terhadap hak perempuan Afganistan
Rabu, 28 Desember 2022 19:59 Wib