Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 281 hakim dari tiga badan peradilan di Indonesia mengikuti pelatihan eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan studi kasus laporan masyarakat ke Komisi Yudisial (KY) 2021.
"281 hakim yang mengikuti pelatihan berasal dari peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer," kata Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito dalam konferensi pers bertajuk capaian kinerja Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2021 di Jakarta, Senin.
Menurut Joko, pelatihan daring dilaksanakan bagi hakim di wilayah hukum Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Maluku, Maluku Utara dan wilayah Sulawesi Tenggara.
Selain pelatihan secara daring, KY juga menyelenggarakan pelatihan secara luar jaringan (luring) yang dilaksanakan sebanyak empat kali di wilayah hukum Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah Dilmilti I, Dilmilti II dan Dilmilti III di Surabaya.
Joko mengatakan keberlangsungan pelatihan eksplorasi KEPPH perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga hasil yang dicapai dapat semakin maksimal sesuai tujuan pelatihan.
"Pelaksanaan pelatihan sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka agar berjalan dengan efektif dan peserta dapat secara maksimal mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran," kata dia.
Setelah pelatihan eksplorasi KEPPH dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pengukuran keberhasilan. Pengukuran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi peserta pelatihan dalam berperilaku sesuai dengan KEPPH menjalankan profesinya sebagai hakim, sebelum dan sesudah pelatihan.
Hasil pengukuran peserta yang mengikuti pelatihan KEPPH mendapat nilai pra pelatihan 117,7 persen dan pasca pelatihan 118,66 persen. Terdapat kenaikan satu persen.
"Hasil pengukuran, seluruh peserta pelatihan KEPPH baik sebelum maupun sesudah pelatihan berada pada kategori sangat baik," ujar Joko.
Selain itu, KY juga bekerja sama dengan Jimly School Law of Goverment melaksanakan pelatihan bagi hakim tinggi bertema Sistem Manajemen Peradilan dan Implementasi KEPPH bagi Hakim Tinggi.
Berita Terkait
MK : Para hakim mulai rapat permusyawaratan soal perkara PHPU Pileg 2024
Rabu, 15 Mei 2024 17:16 Wib
MK sebut terima laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Anwar Usman
Senin, 13 Mei 2024 13:38 Wib
Jaksa: Mantan Hakim Agung Gazalba gunakan identitas dosen dan KTP orang lain untuk TPPU
Senin, 6 Mei 2024 17:30 Wib
Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh menjalani sidang perdana sebagai terdakwa
Senin, 6 Mei 2024 10:08 Wib
Dewan Hakim MTQ Sulsel meninggal dunia saat menjadi imam shalat subuh
Minggu, 5 Mei 2024 12:35 Wib
Hakim MK meragukan keabsahan tanda tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum
Selasa, 30 April 2024 18:50 Wib
Mahfud MD: Dissenting opinion PHPU terjadi karena suara hakim tak bisa disatukan
Senin, 22 April 2024 18:27 Wib
KPU: Putusan PHPU adalah kewenangan hakim MK
Jumat, 19 April 2024 15:17 Wib