Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel meminta pemerintah memangkas anggaran Rp1,65 miliar untuk membantu petani budidaya kedelai di beberapa daerah di Sulsel.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Syaiful di Makassar, Sabtu, mengatakan khusus di Sulsel, pemerintah telah menetapkan lima kabupaten untuk pengembangan budidaya kedelai.
“Kenaikan harga kedelai juga menjadi masalah tersendiri, namun pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.
Syaiful menuturkan, anggaran yang digelontorkan petani untuk membantu pembangunan dan peningkatan produksi kedelai dalam negeri.
Budidaya kedelai di Sulawesi Selatan akan difokuskan di lima kabupaten, yakni Jeneponto, Bulukumba, Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Pinrang.
Melalui Kementerian Pertanian, pendampingan pembinaan bagi petani kedelai diharapkan mampu meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Selatan (Sulbagesl) Nugroho Wahyu Widodo mengatakan, pada periode Januari 2022 banyak pengusaha yang mengekspor minyak sawit mentah atau CPO.
“CPO banyak yang diekspor karena harganya sangat tinggi dan pengusaha lebih memilih menjual CPO ke luar negeri,” kata Nugroho Wahyu Widodo.
Ia mengatakan, kelangkaan minyak goreng juga karena umumnya pengusaha sawit banyak melakukan ekspor CPO ke luar negeri karena harganya yang tinggi.
Nugroho menjelaskan, CPO merupakan salah satu komoditas yang diberikan ekspor dan kontribusinya bagi negara di bidang kepabeanan dan cukai cukup besar.
Meski tak merinci, ia tetap menyebut jika penerimaan bea masuk sudah mampu menghimpun Rp5,67 miliar atau sekitar 89,86 persen dari target Rp6,31 miliar.
"Untuk biaya keluarnya cukup banyak dan umumnya penerimaan dari CPO. Kalau persentasenya 89,86 persen dari target Rp 6,31 miliar," katanya.
