Pj Gubernur Sulbar koordinasi dengan KPK wujudkan pemerintahan bersih
Mamuju (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya mewujudkan pemerintahan bersih di provinsi ke-33 di Indonesia itu.
"Kami ingin membangun pondasi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan di Sulbar. Bebas korupsi atau korupsi itu harus dicegah," kata Akmal Malik, melalui rilis yang diterima Antara di Mamuju, Selasa.
"Diskusi dan koordinasi dengan tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi dari KPK adalah untuk mewujudkan hal tersebut," tambahnya.
Ia mengatakan tim tersebut bergerak dalam menjalankan kebijakan nasional yang fokus pada pencegahan korupsi dan menjadi acuan yang digunakan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa terdapat enam strategi nasional yang telah dirumuskan dalam upaya pemberantasan korupsi, diantaranya melaksanakan upaya-upaya pencegahan, melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum.
Selanjutnya, melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain.
"Kami di Sulbar dalam tahap awal menjalankan roda pemerintahan melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD dan juga sasaran penggunaan anggaran," ujarnya.
"Ke depannya kami akan membuat pola penyusunan anggaran yang efektif digunakan untuk kepentingan rakyat tapi transparan," terang Akmal Malik.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya menggandeng semua stakeholders atau pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari semua perangkat daerah yang ada di Sulbar, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.
Untuk membuat formulasi anggaran yang tepat sasaran, ia mengakui kini pihaknya melakukan perbaikan dan penyempurnaan data semua aspek di lingkup Provinsi Sulbar, salah satunya dengan memanfaatkan data desa presisi.
"Data yang bagus akan membuat kebijakan yang dikeluarkan itu efektif. Salah satunya soal data desa presisi," ujar Akmal Malik.
Data desa presisi, lanjutnya, menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat.
"Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah," ucapnya.
Data desa presisi itu, tambahnya, merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.
"Penyusunan datanya dilakukan dengan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus," jelas Akmal Malik.
"Kami ingin membangun pondasi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan di Sulbar. Bebas korupsi atau korupsi itu harus dicegah," kata Akmal Malik, melalui rilis yang diterima Antara di Mamuju, Selasa.
"Diskusi dan koordinasi dengan tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi dari KPK adalah untuk mewujudkan hal tersebut," tambahnya.
Ia mengatakan tim tersebut bergerak dalam menjalankan kebijakan nasional yang fokus pada pencegahan korupsi dan menjadi acuan yang digunakan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa terdapat enam strategi nasional yang telah dirumuskan dalam upaya pemberantasan korupsi, diantaranya melaksanakan upaya-upaya pencegahan, melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum.
Selanjutnya, melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain.
"Kami di Sulbar dalam tahap awal menjalankan roda pemerintahan melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD dan juga sasaran penggunaan anggaran," ujarnya.
"Ke depannya kami akan membuat pola penyusunan anggaran yang efektif digunakan untuk kepentingan rakyat tapi transparan," terang Akmal Malik.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya menggandeng semua stakeholders atau pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari semua perangkat daerah yang ada di Sulbar, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.
Untuk membuat formulasi anggaran yang tepat sasaran, ia mengakui kini pihaknya melakukan perbaikan dan penyempurnaan data semua aspek di lingkup Provinsi Sulbar, salah satunya dengan memanfaatkan data desa presisi.
"Data yang bagus akan membuat kebijakan yang dikeluarkan itu efektif. Salah satunya soal data desa presisi," ujar Akmal Malik.
Data desa presisi, lanjutnya, menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat.
"Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah," ucapnya.
Data desa presisi itu, tambahnya, merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.
"Penyusunan datanya dilakukan dengan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus," jelas Akmal Malik.