Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, berharap strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) 2023-2024 yang baru saja diluncurkan semakin mendukung lahirnya pemerintahan yang bersih dan melayani.
Andi Sudirman dalam keterangan resminya di Makassar, Rabu, mengatakan Stranas PK mampu memperkuat komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Sulsel, sehingga hadir pemerintahan yang seperti yang diharapkan.
Gubernur termuda di Indonesia itu menjelaskan, dengan adanya sistem ini, Pemprov Sulsel sangat membantu perencanaan yang terintegrasi.
“Kita lebih tertib dalam sistem penganggaran, karena dapat melakukan monitor secara terpusat, sehingga ini akan menjadi prosedur yang baik kepada seluruh daerah,” kata Andi Sudirman yang turut menghadiri kegiatan Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Thamrin Nine Ballroom Jakarta.
Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Sulsel menerima SKB (Surat Keputusan Bersama) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.
“Terima kasih, ini merupakan wujud nyata komitmen, untuk bisa terlibat mendukung sepenuhnya aksi pencegahan korupsi,” ungkapnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Koordinator Tim Nasional Stranas PK Firli Bahuri dalam sambutannya mengatakan, pencegahan korupsi menjadi penting karena melalui pencegahan maka kita telah menyelamatkan potensi kerugian negara.
“KPK telah menyelamatkan kurang lebih kerugian negara Rp57,9 triliun tahun 2022. Hal ini kita lakukan melalui upaya pencegahan korupsi ini,” katanya.
Sementara itu, menurut Menteri Koordinator dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 ini sangat penting karena melihat masalah itu harusnya lebih sederhana lagi, agar dipecahkannya lebih mudah.
Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Koordinator Tim Nasional Stranas PK Firli Bahuri, Menteri Koordinator dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Diketahui berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bahwa aksi pencegahan korupsi disusun setiap dua tahun sekali. Stranas PK periode 2021-2022 sendiri telah selesai akhir tahun ini.
Penyusunan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 ini mencakup tiga fokus area Stranas PK yaitu: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Berita Terkait
Badan Karantina dorong program Stranas Pencegahan Korupsi di Unhas
Kamis, 1 Februari 2024 16:25 Wib
Stranas PK bersama Unhas perkuat peran akademisi dalam pencegahan korupsi
Kamis, 1 Februari 2024 11:22 Wib
Bupati Kepulauan Selayar ingatkan akurasi data penerima bansos
Rabu, 6 September 2023 9:59 Wib
Bappenas: Hampir seluruh pelayanan dasar sudah gunakan NIK
Senin, 28 Agustus 2023 13:18 Wib
Bappenas meluncurkan dokumen Stranas Lahan Basah
Kamis, 2 Februari 2023 15:11 Wib
KSP : Presiden Jokowi perintahkan aksi pencegahan korupsi jangan hanya seremonial
Selasa, 20 Desember 2022 13:44 Wib
Pj Gubernur Sulbar koordinasi dengan KPK wujudkan pemerintahan bersih
Selasa, 7 Juni 2022 18:46 Wib
Bappenas luncurkan program Strategi Nasional Kelanjutusiaan
Kamis, 18 November 2021 19:49 Wib