Jakarta (ANTARA) -
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan Pemerintah Indonesia tetap memantau perkembangan krisis energi dunia yang masih berlangsung hingga kini.
Penyesuaian harga BBM yang diambil pemerintah saat ini, kata Abraham, akibat harga minyak dunia yang biasanya 60 dolar AS per barel menjadi hampir 100 dolar AS per barel.
"Harga minyak sempat turun ke angka sekitar 80 dolar AS per barel, sekarang sedang merangkak naik lagi ke angka 90 dolar AS per barel. Apabila kita tidak melakukan penyesuaian maka prediksinya subsidi BBM itu bisa membengkak lagi," kata Abraham di Patung Kuda, Jakarta, Kamis.
Seiring dengan itu, lanjut Abraham, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan batasan kuota pembelian BBM bersubsidi untuk memastikan hanya masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak membeli BBM bersubsidi.
"Kelompok orang kaya yang punya mobil mewah, tentu saja pemerintah mengharapkan mereka membeli BBM yang non subsidi, ini menjadi pertimbangan dan sedang dibahas mekanismenya seperti apa. Aplikasi MyPertamina juga sudah mulai diuji coba, tentu nanti kami akan evaluasi," ucapnya.
Seiring dengan gelombang demonstrasi yang terus menerus terjadi terhadap penyesuaian harga BBM, Abraham mengatakan pemerintah selalu menerima masukan dan juga menyadari rasa berat yang diterima masyarakat atas kebijakan tersebut.
"Jangankan masyarakat, pemerintah yang mengambil keputusan ini saja merasa berat, dan merasa keputusan ini bukan keputusan yang nyaman dan enak tetapi keputusan ini terpaksa diambil dunia, karena 107 negara sedang menghadapi krisis," tuturnya.
Pemerintah juga, disebut dia, justru berusaha menekan harga BBM di Indonesia tetap terjangkau dengan cara menaikkan besaran anggaran subsidi yang disebutnya bahwa tahun 2021 lalu itu Rp188 triliun, pada tahun 2022 sudah dinaikkan ke angka Rp502 triliun.
Selain itu, lanjut dia, ketika pemerintah harus menyesuaikan harga BBM, mereka memprioritaskan perlindungan terutama kepada kelompok ekonomi rentan.
"Caranya, dengan memberikan tiga skema bantuan sosial, pertama yakni BLT BBM, bantuan subsidi upah, dan bantuan subsidi transportasi," ucapnya.
Gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM telah berlangsung selama lebih dari sepekan. Unjuk rasa digelar sejumlah elemen di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.
Unjuk rasa yang digelar masyarakat seiring dengan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax yang diumumkan Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu (3/9) pukul 13.30 WIB.
Harga Pertalite yang semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KSP: Pemerintah tetap pantau perkembangan krisis energi
