Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan sinergi antarelemen negara merupakan kunci dari proses rehabilitasi para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dalam menerapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022.
"Ini perlu diperkuat agar jauh lebih optimal dan maksimal dalam rehabilitasi para korban. Untuk itu, elemen kekuatan negara, baik di kementerian maupun lembaga harus disinergikan," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta, Minggu.
Kekuatan sinergi antarkementerian dan lembaga tersebut diperlukan menyusul kebijakan pemerintah menerbitkan Keppres tentang Penyelesaian Nonyudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat, paparnya.
"Itu kita serahkan kepada pemerintah, LPSK hanya dalam posisi siap saja apabila ada yang terkait dengan korban maka berdasarkan undang-undang wilayah kerjanya di LPSK," kata Edwin.
Ia mengatakan meskipun penghukuman bagi para pelaku kejahatan HAM berat masa lalu akan sulit dilakukan, pemulihan, masa depan termasuk harkat, martabat korban, dan keluarganya harus dipulihkan.
Secara umum, kata dia, LPSK dalam posisi siap membantu tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai wujud menuntaskan mandatnya.
"Kami punya korban-korban pelanggaran HAM berat yang sudah dilindungi LPSK," ujarnya.
Setidaknya, ujarnya, lembaga ini telah memberikan perlindungan korban pelanggaran HAM berat yang jumlahnya sekitar 4.500 jiwa. Para korban berasal dari berbagai peristiwa, di antaranya tragedi 1965, Tanjung Priok, Talang Sari, Rumah Geudong Aceh, dan peristiwa Jambo Keupok.
Artinya, kata dia, sudah ada sekitar 4.500 jumlah korban pelanggaran HAM berat yang telah mendapatkan perlindungan LPSK berupa rehabilitasi bantuan medis, psikologi, dan psikososial.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK: Sinergi elemen negara kunci rehabilitasi korban HAM masa lalu
Berita Terkait
Kanim Polewali Mandar cegah potensi pelanggaran keimigrasian WNA dengan Jagratara 2024
Selasa, 7 Mei 2024 12:51 Wib
Senator AS mengancam sanksi keras terhadap ICC jika perintahkan tangkap Netanyahu
Selasa, 7 Mei 2024 11:38 Wib
Bea Cukai Subagsel: Potensi kerugian negara dari barang ilegal Rp2,73 miliar
Senin, 29 April 2024 23:57 Wib
MK menolak dalil Amin soal dugaan pelanggaran kampanye Prabowo Subianto
Senin, 22 April 2024 14:50 Wib
Yordania menegaskan wilayah udaranya bukan medan tempur Iran-Israel
Sabtu, 20 April 2024 14:04 Wib
Otto: Dugaan pelanggaran TSM seharusnya ditujukan kepada Bawaslu
Rabu, 27 Maret 2024 19:35 Wib
Kepala Desa Karutan Luwu divonis melanggar aturan Pemilu 2024
Rabu, 27 Maret 2024 1:47 Wib
Polda Sulsel catat 347.191 pelanggaran terekam ETLE selama Pallawa 2024
Rabu, 20 Maret 2024 3:38 Wib