Mamuju (ANTARA News) - Komunitas suku Bunggu di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, semakin cemas karena polemik batas wilayah dengan pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Tim pendamping Suku Bunggu, Amiruddin Dahlan di Mamuju, Sabtu, mengatakan, masyarakat suku Bunggu menghendaki ada dialog dengan pemerintah provinsi Sulbar, sebab saat ini pemerintah Sulteng makin gencar menurunkan bantuan kepada komunitas masyarakat suku Bunggu.
"Masyarakat pedalaman suku Bunggu makin cemas. Apalagi, pemkab Donggala kian gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya dan bahka ikut memberikan pasilitas pembuatan E-KTP bagi masyarakat di desa itu. Padahal, warga ini merupakan komunitas adat suku Bunggu yang bermukim di wilayah Mamuju Utara, Sulbar,"katanya.
Karena itu kata dia, masyarakat adat suku Bunggu ingin berdialog dengan gubernur Sulbar, agar segera memberikan perhatian lebih agar masyarakat daerah ini tidak tergiur dengan tawaran yang dilakukan oleh pemkab Donggala.
"Pemprov dan Pemkab Matra sangat lemah. Makanya, harus ada sikap tegas dan ikut memberikan perhatian lebih agar masyarakat kita tidak mudah terprovokasi untuk bergabung ke Donggala,"katanya.
Untuk diketahui kata dia, daerah Desa Ngovi yang berada di daerah perbatasan yang saat ini diterobos oleh Pemkab Donggala, menyimpang potensi batubara.
"Desa Ngovi yang diterobos pemkab Donggala sebetulnya menyimpang potensi kandungan batubara. Dan bahkan, terdapat enam titik kandungan tambang Batubara. Ini akan semakin menimbulkan polemik berkepanjangan apabila tidak diatasi,"ujarnya.
Amiruddin menyampaikan, pemkab Donggala, Sulawesi Tengah hingga kini telah menerobos tapal batas wilayah Sulbar, hingga mencapai tujuh kilometer yang ditandai dengan pemindahan tapal batas yang dilakukan secara sepihak.
"Kisruh tapal batas antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat semakin memuncak. Itu setelah pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara menemukan adanya pemindahan tapal batas hingga menerobos mencapai tujuh kilometer," katanya.
Amiruddin mengatakan, mestinya pemerintah Sulteng harusnya menghargai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait tapal batas wilayah.
"Masyarakat pedalaman yang ada pada dua desa ini yakni Desa Ngovi dan Desa Ambulawa hidup dalam ketidakpastian karena persoalan tapal batas yang belum tuntas," terangnya.
Ia menyampaikan, masyarakat pada dua desa ini berharap jika memang daerahnya masuk dalam wilayah Sulbar maka mereka meminta perhatian serius dari pemerintah di Sulbar diantaranya pembangunan infrastruktur, perbaikan layana kesehatan dan pendidikan.
Terhadap masalah ini, Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin, menyarankan, agar dibuatkan surat undangan tertulis sehingga masalah ini dapat dibicarakan dengan pak gubernur.
"Jika ada surat tertulis dari komunitas suku Bunggu maka kita bisa mengatur jadwal untuk dilaksanakan dialog dengan gubernur,"kata Sekprov.
Ismail mengatakan, selama ini pemprv sebetulnya sudah memberikan perhatian besar kepada komunitas pedalaman masyarakat terpencil dan bahkan sempat diadukan kehadapan Dirjen PUM Kementerian Dalam Negeri.
(T.KR-ACO/O001)
Berita Terkait
Suku Bunggu Matra miliki NIK Lampung-Bogor
Senin, 31 Oktober 2016 5:14 Wib
Petani suku bunggu ikuti penyuluhan PT Pasangkayu
Senin, 14 Maret 2016 18:44 Wib
Suku terasing Bunggu butuh perhatian pemerintah
Minggu, 8 Maret 2015 21:09 Wib
Dana Penataan Pemukiman Suku Bunggu Rp1 Miliar
Kamis, 21 Maret 2013 20:41 Wib
Sulbar Anggarkan Penataan Kawasan Tradisional Suku Bunggu
Selasa, 19 Maret 2013 4:46 Wib
2.142 Anak Suku Terasing Matra Sasaran PAUD
Sabtu, 29 September 2012 17:16 Wib
3.055 Anak Suku Terasing Matra Putus Sekolah
Kamis, 27 September 2012 12:35 Wib
Suku Terasing di Matra Butuh Sentuhan KB
Selasa, 28 Agustus 2012 8:21 Wib