Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) belajar strategi penanganan kasus stunting di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
"Kami lakukan kunjungan kerja ke BKKBN Provinsi Sulsel guna membahas strategi penanganan stunting," kata Kepala DPPKB Kabupaten Buton, Asrudin di sela kunjungan kerja di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan untuk memperkuat Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Buton, maka dilakukan kajian antardaerah guna melihat bagaimana kebijakan dan strategi penanganan stunting di daerah tersebut, yang nanti dapat menjadi pembelajaran bagi Kabupaten Buton.
Adapun alasan memilih Sulawesi Selatan sebagai lokasi kajian, sebab melihat penanganan stunting di Sulsel berjalan baik dan banyak kesuksesan yang diraih.
Asrudin mengatakan saat ini angka stunting di Buton masih tinggi yaitu 33,9 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021. Ini masih di atas rata-rata nasional yaitu 24,4 persen.
.
"Untuk menurunkan stunting ini dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antarsektor, untuk lewat kajian ini kami berharap ada strategi yang dapat dibawa pulang untuk memperkuat pelaksanaan penanganan stunting di Buton," kata Asrudin.
Sementara itu, Kepala BKKBN Sulsel, Andi Ritamariani mengatakan kunjungan Pemkab Buton di BKKBN Sulsel menjadi sebuah kehormatan dan kesempatan besar bagi BKKBN Sulsel untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam penanganan Stunting.
Andi Rita mengatakan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
.
Dia mengatakan stunting telah menjadi isu prioritas nasional, dimana stunting masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, ditargetkan angka stunting dapat turun dari angka 24,4 persen tahun 2021 menjadi 14 persen tahun 2024.
Andi Rita mengatakan untuk memperkuat pelaksanaan penanganan Stunting di Sulsel, strategi pertama dan utama yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Sunting (TPPS) di seluruh tingkatan.
"Alhamdulillah, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi tercepat dalam pembentukan TPPS mulai dari tingkat provinsi hingga desa kelurahan" ungkap Andi Rita
.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana, kolaborasi dan sinergi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Buton belajar strategi penanganan stunting di BKKBN Sulsel
Berita Terkait
Dinsos Sulsel bantu BKKBN sosialisasikan Gerakan Peduli Stunting
Minggu, 7 April 2024 2:16 Wib
BKKBN RI kembalikan 114 PPPK formasi 2022 untuk bertugas di Sulsel
Senin, 12 Februari 2024 20:50 Wib
BKKBN Sulsel melakukan penguatan program Dashat di Kampung KB
Kamis, 8 Februari 2024 1:00 Wib
BKKBN sosialisasikan program "piring nasimu" guna tekan angka stunting
Jumat, 2 Februari 2024 18:56 Wib
BKKBN Sulsel mengoptimalkan upaya penurunan stunting
Sabtu, 27 Januari 2024 1:04 Wib
BKKBN Sulsel melibatkan remaja sebagai promotor pencegahan stunting
Rabu, 24 Januari 2024 0:30 Wib
Kepala BKKBN: Pendidikan seksual pada anak bukanlah hal yang tabu
Minggu, 21 Januari 2024 11:37 Wib
BKKBN Sulsel mengembangkan Program SMART Lansia untuk ketahanan keluarga
Minggu, 14 Januari 2024 0:32 Wib