"Pemerintah jangan menutup mata dengan gerakan OPM. Orang-orang mereka sudah ada di luar negeri dan terus memperjuangkan ideologinya untuk mendapat simpatik dari dunia internasional," katanya kepada Antara di Timika, Jumat.
Menanggapi pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, ia mengatakan sudah waktunya bagi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan secara baik persoalan Papua, sebagaimana pernah dilakukan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka pada beberapa tahun lalu.
"Pertanyaannya mengapa Aceh bisa diselesaikan secara damai, tetapi Papua tidak bisa. Pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah OPM sehingga ke depan tidak ada lagi ganjalan bagi pemerintah untuk membangun Papua dalam bingkai NKRI, apalagi OPM menargetkan merdeka pada tahun 2015," katanya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu mengakui sudah banyak kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat agar lebih sejahtera sebagaimana daerah lain di Indonesia.
Kebijakan itu dilakukan melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan saat ini Otsus Plus yang memberikan alokasi dana 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.
Meski demikian, Peggy menyarankan agar berbagai kebijakan yang dilakukan di Papua itu harus tetap dievaluasi tingkat keberhasilan maupun kegagalannya.
Peggy khawatir dengan meningkatnya alokasi anggaran ke kabupaten/kota di Papua bisa memicu jurang perbedaan yang sangat besar di kalangan orang Papua sendiri.
Selain itu, kata Peggy yang juga putri dari mantan Gubernur Irian Jaya, Almarhum Jacob Patipi itu, maraknya konflik antarorang Papua setiap kali penyelenggaraan Pilkada juga patut dikaji.
Perebutan kekuasaan politik di setiap daerah di Papua saat Pilkada, katanya, tidak jarang menimbulkan kerusuhan dan tindakan anarkis karena masih minimnya pendidikan politik yang diberikan kepada orang Papua untuk bisa menerima kekalahan dan mengakui kemenangan orang lain.
"Setiap kali ada Pilkada di satu daerah di Papua, pasti terjadi kerusuhan. Ini tandanya bahwa masyarakat Papua belum sepenuhnya dewasa dalam berpolitik. Agar Papua bisa aman dalam membangun daerah maka diperlukan pendidikan politik yang lebih baik sehingga kalau kalah tidak ribut-ribut atau bakar-bakar fasilitas pemerintah," katanya.
Editor : E.M. Yacub
