Mamuju (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan membentuk Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di tingkat kecamatan hingga desa di Sulbar.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Sulbar, Dr Syafrudin Baderung, di Mamuju, Jumat, mengatakan, Kemenag pusat telah mengukuhkan Pengurus Pusat BKM periode 2023-2026.
Ia mengatakan, pengurus BKM pusat terdiri dari sejumlah komposisi pengurus yang beragam, yang bukan hanya para alim ulama, akan tetapi terdapat birokrat, teknokrat bahkan aparatur TNI dan Polri sebagai pelindung dan pembina.
Oleh karena itu, Kemenag Sulbar juga akan membentuk BKM tingkat provinsi sampai di tingkat kecamatan dan desa mendukung program BKM pusat yang dikukuhkan Kemenag RI tersebut.
Menurut dia, BKM diluncurkan karena sebagian masjid masih belum terkelola secara profesional, dan belum cukup berdaya bahkan di beberapa daerah masjid menjadi sarana kontestasi untuk mencerai beraikan umat.
"Atas dasar kondisi tersebut penguatan organisasi masjid diperlukan, dan BKM diharapkan akan mampu mengubah masjid menjadi salah satu pilar untuk pemberdayaan umat," katanya.
Ia menyampaikan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, telah meminta agar BKM pusat melakukan menyusun program kerja dengan membentuk dan mengokohkan kepengurusan organisasi, mencermati dan memperkuat payung regulasi, serta mensinergikan potensi programnya dengan pengembangan masjid.
Ia berharap, BKM dapat mengembalikan fungsi masjid sebagai fungsi untuk beribadah dan juga sebagai fungsi sosial.
"BKM diharapkan mengembalikan fungsi ibadah dan fungsi sosial serta dapat membawa manfaat untuk umat Muslim dan lebih besar lagi untuk umat sekitar masjid termasuk di Provinsi Sulbar ini," katanya.
Berita Terkait
Komisi X DPT berkomitmen upayakan pendidikan merata hingga sejahterakan guru
Jumat, 25 Oktober 2024 14:05 Wib
Solidaritas Hakim Indonesia menyatakan Aksi Cuti Bersama selesai
Minggu, 13 Oktober 2024 12:41 Wib
Anggota DPR RI nyatakan komitmen memperjuangkan kesejahteraan TNI
Selasa, 8 Oktober 2024 15:00 Wib
MA: Usulan perubahan gaji hingga tunjangan hakim telah disetujui Menkeu
Selasa, 8 Oktober 2024 1:41 Wib
Hakim di Makassar yakin Prabowo tindak lanjuti tuntutan kesejahteraan mereka
Senin, 7 Oktober 2024 14:10 Wib
Forum Solidaritas Hakim Adhoc mendesak dilakukan revisi Perpres 5 Tahun 2013
Kamis, 3 Oktober 2024 13:01 Wib
KSP : Pembebasan pilot Susi Air menjadi momen pembangunan kesejahteraan di Papua
Senin, 23 September 2024 13:15 Wib
Panglima mengajukan kenaikan tukin demi kesejahteraan prajurit TNI
Selasa, 3 September 2024 19:10 Wib