Ambon (ANTARA Sulsel) - Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengingatkan setiap Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dipolitisasi atau digunakan untuk mendukung pasangan calon gubernur dan cawagub tertentu saat berlangsung pemungutan suara ulang di daerah itu.
"Dalam pertemuan dengan pemerintah kabupaten dan pihak terkait jelang pelaksanaan PSU, saya sudah ingatkan agar proses demokrasi harus berjalan secara wajar dan normal serta tidak mengerahkan PNS untuk berpolitik praktis dan mendukung kandidat tertentu," kata Gubernur di Ambon, Rabu.
Gubernur mengakui dirinya bersama Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Bawaslu, KPU provinsi dan kabupaten serta pemerintah daerah telah melakukan pertemuan di Bula, Ibu Kota Kabupaten SBT guna mengevaluasi rencana PSU gubernur-wagub Maluku di daerah itu tanggal 11 September 2013.
"Banyak persoalan yang kita bahas, terutama masalah-masalah yang yang menyangkut tekhnis pelaksanaannya, jadi sesuai aturan tidak bisa direvisi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk PSU tapi hanya dikoreksi dan diluruskan oleh KPU," jelas Gubernur.
Hasil koreksinya disiapkan KPU, tapi jumlahnya belu diketahui Pemprov, nantinya disampaikan kepada kandidat calon kepala daerah bersama tim pemenangan.
Kemudian menyangkut masalah penggunaan kartu tanda penduduk sebaiknya jangan disalahartikan karena pemegang KTP adalah orang yang berdomisili di suatu tempat dan juga memiliki kartu keluarga baru dizinkan untuk melakukan pencoblosan.
Menyangkut distribusi surat suara, karena kondisi alam laut SBT sekarang dalam keadaan kurang baik akibat cuaca ekstrim, terutama di saerah Wakate dan Gorom, Kesui dan Kataloka yang merupakan pulau-pulau jadi diinstruksikan ke KPU bersama pemerintah daerah untuk melakukan antisipasi, sehingga tidak ada alasan pendistribusian logistik pilkada terlambat.
Jadi kalau sarana transportasi terbatas, maka sewaktu-waktu bisa menggunakan kapal navigasi Siwalima milik pemprov," katanya.
Gubernur juga mengakui kalau masalah keamanan sudah dijamin aparat kepolisian bersama pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat agar PSU bisa berjalan dengan baik. M. Yusuf
