Pemprov Sulbar data kemiskinan ekstrem di Tabulahan Mamasa

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pendataan warga yang mengalami kemiskinan ekstrem di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa.

"Tim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulbar telah digunakan untuk melakukan pendataan warga yang mengalami kemiskinan ekstrem di Kecamatan Tabulahan Mamasa," kata Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Provinsi Sulbar, Ilham di Mamuju, Minggu.

Ia mengatakan, Dinas ESDM Provinsi Sulbar, telah diperintahkan penjabat Gubernur Zudan Arif Fakhrullah untuk menangani kemiskinan ekstrem di Kecamatan Tabulahan Mamasa agar dapat diberikan sejumlah bantuan pangan.

Menurut dia, Tim Dinas ESDM Sulbar telah berkoordinasi dengan Pemerintah di Mamasa serta Camat Tabulahan, Kepala Puskesmas Tabulahan, para penyuluh KB dan pemerintah kelurahan dan desa di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa.

Ia menyampaikan, Dinas ESDM telah mendapati sejumlah warga miskin di Kecamatan Tabulahan yang dalam kondisi mengalami kemiskinan ektrim dan mengalami risiko stunting.

Baca juga: Penjabat Gubernur: Angka kemiskinan di Sulbar masih tinggi

Baca juga: Program Senter KIM sasar lokasi khusus kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat

"Terdapat sejumlah warga yang didapat hidup di gubuk berukuran 2x3 meter dalam kondisi memprihatinkan dan kekurangan serta menderita penyakit, sehingga telah diberikan bantuan pangan seperti beras dan telur serta kebutuhan lainnya, yang cukup dikonsumsi selama sebulan," katanya.

Ia mengatakan, sejumlah warga yang tidak memiliki listrik dan fasilitas MCK juga telah didata agar nantinya bisa diberikan intervensi kebijakan pembangunan yang dapat membantu kebutuhannya.

Kemiskinan ekstrim dan stunting menjadi permasalahan pembangunan di Sulbar, karena angka kemiskinan ektrim mencapai 2,94 persen atau sekitar 41,406 orang.

Sementara hasil studi status gizi (SDGI) menunjukkan prevalensi stunting balita di Sulbar sebesar 35 persen atau menjadi daerah tertinggi kedua penderita stunting setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur.