Makassar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mendorong pembangunan daerah yang juga melibatkan investasi swasta, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo yakni harus ada pihak swasta yang terlibat.
"Cara membangun sesuai perintah Bapak Presiden itu adalah investasi, harus ada swasta yang masuk. Nah swasta ini bisa masuk kalau ada kawasan. Jadi kalau sudah ada kawasan terpadu, itulah yang dilakukan negara-negara seperti Vietnam, Thailand saat ini," kata Bahtiar melalui keterangan pers yang diterima di Makassar, Sabtu.
Sebelumnya, Bahtiar meninjau langsung dua kawasan industri terpadu di Sulsel yakni Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dan Kawasan Industri Takalar (KITA).
Menurut dia, negara-negara lain dapat mencapai targetnya menarik investor untuk berinvestasi di daerah-daerah potensial. Namun, di Indonesia, salah satu kendala adalah proses birokrasi pemerintahan.
"Saya kira bangun Kawasan Industri Takalar ini, ada mungkin 2.000 atau 3.000 hektare lahan akan disiapkan, ini bisa masuk banyak industri di sini, listrik sudah jelas, lahan sudah jelas, air sudah ada, pelabuhannya sudah jelas," katanya.
Ia mengatakan, pihak pemerintah kabupaten kota maupun Pemprov Sulsel harus menciptakan sistem pelayanan terbaik kepada seluruh calon investor, tanpa ada administrasi yang berbelit-belit.
"Ini adalah satu sistem pelayanan untuk menarik investasi. Dan ini adalah lahan-lahan tidak produktif yang selama ini menjadi lahan tandus. Kita ingin mengubah lahan tandus ini menjadi sumber ekonomi kawasan," lanjutnya.
Menurut dia, khusus KIBA sendiri harus diupayakan segera mungkin untuk diatasi kebutuhan pihak perusahaan multi nasional soal penambahan tenaga listrik agar investor terus masuk di Sulsel.
Sementara itu Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad mengaku sangat bersyukur atas kehadiran Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin untuk memberikan arahan dan pendapat terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah yang dipimpinnya.
Untuk itu, dirinya berterima kasih kepada seluruh pejabat lingkup Pemprov Sulsel dan seluruh OPD Kabupaten Takalar, serta seluruh Forkopimda lingkup Pemkab Takalar.
