Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden (KSP) Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo terus mengevaluasi kinerja para menteri dan menekankan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Ari Dwipayana mengatakan hal itu saat ditanya tentang peluang terjadinya perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi di sisa masa kerja Kabinet Indonesia Maju, usai beredarnya hoaks foto dokumen reshuffle kabinet di publik sejak Rabu (22/11).
"Kan Pak Mensesneg sudah menyampaikan tidak ada kabar untuk reshuffle, tetapi sekali lagi evaluasi itu terus dilakukan. Kemudian, pengangkatan dan pemberhentian menteri itu hak prerogatif Presiden," kata Ari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Berkaitan dengan foto dokumen perombakan kabinet yang beredar, Ari kembali menegaskan bahwa foto itu adalah hoaks. Dia mengimbau masyarakat selalu melakukan cek dan ricek serta mencari sumber resmi kredibel.
Ari mengaku tidak mengetahui apa motif penyebaran hoaks foto dokumen perombakan Kabinet Indonesia Maju itu. Dia berharap hoaks semacam itu tidak terjadi lagi, terutama di tahun politik menjelang Pemilu 2024.
"Kami harapkan pemilu berjalan sehat, riang gembira, berkualitas, supaya kita bisa mendapatkan kepemimpinan yang kita harapkan," kata Ari.
Pihak Istana tidak akan mengambil langkah hukum terkait beredarnya foto dokumen perombakan kabinet itu. Menurut Ari, untuk kasus tersebut, pihaknya lebih mengutamakan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi bohong.
"Saat ini, kami lebih pada edukasi supaya masyarakat tidak begitu saja percaya pada berita-berita yang tidak jelas, kabar bohong, menyesatkan, disinformasi, fitnah. Kami terus edukasi sehingga masyarakat bisa memilih dan memilah informasi. Saya yakin masyarakat bisa lebih matang menghadapi situasi seperti ini," ujar Ari Dwipayana.