Makassar (ANTARA) - Sulawesi Selatan jadi provinsi pertama yang melakukan sosialisasi penatausahaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) Kementerian Dalam Negeri di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu.
Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, mengatakan Pemprov Sulsel mendukung sistem Satu Data Indonesia dalam perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah. Sebab Indonesia saat ini menuju satu sistem informasi, Big Data.
Saat ini, kata dia, menuju sebuah sistem yang baru, IKN menjadi kota yang hightech, jadi sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE). Jadi IKN itu menjadi kota yang sangat ramah dengan teknologi.
Sehingga, kesemrawutan aplikasi yang ada, kemudian ditata. Terkait penerapannya ini, Sekprov Sulsel diminta untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh.
Ia menekankan, pemerintah daerah harus berubah serta menerapkan sistem ini. SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya.
Sedangkan, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, mengakui Sulsel menjadi daerah pertama sosialisasi tersebut.
Ia menjelaskan, pengelolaan perencanaan anggaran termasuk informasi keuangan daerah dan lainnya dikelola dengan satu sistem. Sehingga selanjutnya adalah bagaimana komitmen dalam mendukung dan memperkuat SIPD-RI.
"Kami sangat berbangga hati, bahwa Pemprov Sulsel bisa menjadi contoh atau tempat semua daerah, bahwa Sulsel sudah menerapkan SIPD-RI. Kami berharap kita berkomitmen," cakapnya.*