Cawapres Gibran bicara lapangan kerja "green jobs" saat debat keempat Pilpres 2024

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berbicara soal lapangan kerja green jobs pada sesi pemaparan visi, misi, dan program di debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu malam.

Menurut Gibran, lima juta green jobs bagi generasi muda dan kaum perempuan akan tercipta jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, hingga transisi menuju energi hijau bisa dikawal.

"Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM, bisa dikawal, insyaallah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Lima juta di antaranya adalah green jobs," kata Gibran.

Gibran menjelaskan bahwa green jobs merupakan tren peluang kerja masa kini dan masa depan yang berkelindan di bidang lingkungan hidup.

Menurut pendamping Prabowo Subianto itu, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Indonesia punya cadangan nikel dan timah yang besar di skala internasional.

"Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor dua. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya," ujar Gibran.

Gibran mengutarakan kembali bahwa narasi pentingnya melanjutkan dan memperluas hilirisasi.

"Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tetapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan hilirisasi digital. Intinya Indonesia tidak boleh lagi mengirim bahan mentah," katanya.

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023, debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres).

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.