Makassar (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu proyek percontohan atau pilot project pengadaan pemerintah yang berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Pemerintah Provinsi Sulsel menjadi salah satu provinsi yang mendapat undangan dari LKPP RI dari lima provinsi di Indonesia untuk menghadiri peluncuran Piloting dan Business Matching Pengadaan Pemerintah yang berkelanjutan di Jakarta, Kamis.
Pj Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad melalui keterangannya di Makassar, Kamis berharap agar stakeholder terkait, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel dapat mendukung pencapaian percontohan SPP ini.
"Kita harusnya mengutamakan pengadaan barang/jasanya ke produk-produk ramah lingkungan serta dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat agar SPP yang sudah digagas oleh LKPP RI sejak 2010 dapat segera diwujudkan," ujarnya.
Pada peluncuran Piloting dan Business Matching Pengadaan Pemerintah yang berkelanjutan di Jakarta ini dihadiri oleh Pj Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad didampingi oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulsel A. Kasman Abidin.
Dikatakan, bahwa LKPP berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan piloting project pengadaan pemerintah yang berkelanjutan pada lima wilayah, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.
Ditambahkan Kepala Biro PBJ Sulsel Kasman Abidin mengatakan bahwa peluncuran nasional ini untuk peresmian proyek percontohan SPP di Indonesia, sekaligus meningkatkan akses pemerintah untuk pengadaan produk-produk ramah lingkungan/eco-label dengan pelaku industri.
"Kita tentu patut berbangga, Sulsel menjadi salah satu pilot project LKPP untuk pengadaan pemerintah yang berkelanjutan. Hal ini pun mendorong penguatan ekosistem pengadaan hijau/berkelanjutan," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sulsel jadi "pilot project" LKPP untuk pengadaan berkelanjutan
Berita Terkait
Mensos Risma apresiasi penanganan bencana banjir dan longsor di Sulsel
Jumat, 10 Mei 2024 19:00 Wib
KPU RI: Caleg terpilih belum dilantik tak wajib mundur bila ikut Pilkada 2024
Jumat, 10 Mei 2024 12:11 Wib
Ombudsman sikapi dugaan suap seleksi KPID dan KI Sulsel
Rabu, 8 Mei 2024 15:12 Wib
Menkumham: Penegakan kekayaan intelektual upaya RI keluar dari "priority watch list"
Selasa, 7 Mei 2024 12:14 Wib
KPU: 37 provinsi sosialisasikan aturan pendaftaran calon independen Pilkada
Sabtu, 4 Mei 2024 18:18 Wib
Istana menanggapi rencana Prabowo bentuk "Presidential Club"
Jumat, 3 Mei 2024 13:20 Wib
Kemendagri menyerahkan DP4 kepada KPU untuk susun DPT Pilkada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:00 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI terkait dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 15:49 Wib