Kabupaten Merauke, Papua Selat (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan pemerintah terus mengawal langkah-langkah konsolidasi pembangunan di Provinsi Papua Selatan sebagai provinsi baru di tanah Papua.
"Sebagai provinsi baru, tentu banyak hal yang harus segera dilakukan. Untuk itu, pemerintah akan terus mengawal langkah-langkah konsolidasi pembangunan untuk Provinsi Papua Selatan ke depannya," kata Wapres memberi sambutan pada acara "Pencanangan Pembangunan dan Penandatanganan Prasasti Peletakan Batu Pertama Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintahan Provinsi Papua Selatan" di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa.
Wapres menyatakan hadirnya Provinsi Papua Selatan, yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan wilayah serta mendekatkan pelayanan publik hingga ke masyarakat di pelosok perbatasan.
Saat ini, lanjut Wapres, pemerintah sudah siap meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dengan tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
"RIPPP ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain program prioritas pembangunan Papua," ucap Wapres.
Dalam kerangka RIPPP tersebut, kata Wapres, pemerintah akan terus mendorong Provinsi Papua Selatan sebagai sentra pangan nasional di timur Indonesia.
Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan sektor ekonomi dengan menggali potensi wisata daerah seperti wisata sejarah di Boven Digoel dan Festival Asmat agar menjadi destinasi wisata berkelas dunia.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan beberapa pesan untuk mengakselerasi pembangunan Provinsi Papua Selatan ke depan.
Pertama, pertajam program dan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dengan menonjolkan potensi dan keunikan wilayah Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan negara.
"Cita-cita masyarakat Papua Selatan untuk membangun sebuah rumah besar sebagai tempat naungan hidup telah terwujud saat ini. Namun, masih ada tanggung jawab besar di hadapan kita, yaitu menjadikan rumah baru ini memancarkan cahaya kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di timur Indonesia," tuturnya.
Berikutnya kedua, jadikan kawasan sentra pemerintahan Provinsi Papua Selatan tidak hanya menjadi penopang fisik fungsi pemerintahan semata, tetapi juga poros penggerak percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.
"Kawasan ini harus menjadi pendorong pengembangan ruang terbuka hijau, penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan yang inklusif serta pusat penyusunan kebijakan yang meningkatkan konektivitas ekonomi antar-wilayah di Provinsi Papua Selatan," ujar Wapres.
Selanjutnya ketiga, tingkatkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus aktif memastikan tahapan persiapan pembangunan berjalan dengan baik.
Wapres meminta kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya orang asli Papua, harus terlibat dalam penyusunan rencana induk yang terpadu, desain wilayah yang berkesinambungan, manajemen proyek yang terukur serta pembiayaan lintas sektor untuk pembangunan sentra sarana dan prasarana utama beserta sarana pendukung lainnya.
"Saya menitipkan harapan agar pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan ini kelak berperan sebagai 'sebuah kota baru' di Provinsi Papua Selatan, sekaligus menampilkan wajah kawasan pemerintahan yang tetap menghargai simbol kearifan lokal di wilayah ini," kata Wapres.
