Makassar (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membahas pengembangan dan evaluasi progres pengembangan ketahanan pangan di daerah itu.
“Sebenarnya evaluasi ini dilakukan BPKP Pusat, tapi karena ada perwakilan di sini maka kami diminta untuk melaksanakan,” kata Kepala BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro dalam keterangannya di Makassar, Rabu.
Ia menjelaskan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan nasional di Indonesia sehingga harus terus fokus sebagai sentral produksi guna memenuhi kebutuhan pangan berbagai wilayah di Tanah Air.
Ketahanan pangan di daerah itu, menurutnya, melibatkan lintas sektoral, lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan lintas unit, seperti Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian.
Sementara itu Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan posisi Sulsel sebagai lumbung pangan sangat strategis. Apalagi Sulsel juga menyuplai kebutuhan pangan untuk provinsi lain di Indonesia.
“Tentunya pasti ada masukan-masukan bagi kita untuk bagaimana lebih memperbaiki, meningkatkan ketahanan pangan,” kata Darmawan Bintang.
Hasil evaluasi BPKP, kata Darmawan Bintang, akan menjadi bahan masukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, yang tentunya akan disampaikan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel hingga ke tingkat pusat.
“Kita berharap status Sulsel sebagai lumbung pangan bisa kita pertahankan,” ucap Darmawan Bintang.
