Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp201.947.994.000 untuk tahun anggaran 2025 pada rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
"Kami berharap sesungguhnya masih memerlukan tambahan sekitar Rp201.947.994.000," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam rapat.
Dia merinci bahwa usulan tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp65,02 miliar, dan program pencegahan dan penindakan korupsi sebesar Rp136,93 miliar.
Dia menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran itu diajukan lantaran adanya tambahan kebutuhan belanja pegawai KPK sebanyak 230 orang, yang berkolerasi dengan kebutuhan penambahan perangkat tactical surveillance.
"Kalau SDM-nya bertambah tapi alat tactical-nya enggak bertambah kemudian efektivitas dari pemberantasan korupsi menjadi kurang," ucapnya.
Usulan tambahan anggaran itu, diajukan setelah di awal dia menjelaskan bahwa pagu indikatif yang didapat KPK untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000.
"Kalau kami dikabari bahwa pagu indikatif tersebut fix sebesar Rp1.237.441.326.000, itu artinya adalah penurunan 10,14 persen dari tahun 2024," ujar dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK usul tambahan anggaran Rp201,9 miliar untuk tahun 2025
Berita Terkait
Kemendikbudristek menerima tambahan anggaran untuk program prioritas
Kamis, 12 September 2024 18:27 Wib
Komisi X DPR menghasilkan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Kamis, 12 September 2024 10:13 Wib
Komisi II DPR sepakati pilkada ulang pada 2025 bila kotak kosong menang
Rabu, 11 September 2024 6:36 Wib
BBPOM Makassar dan Komisi IX melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Rabu, 11 September 2024 1:22 Wib
Ketua Komisi II DPR meminta KPU menjelaskan penggunaan anggaran Pemilu 2024
Selasa, 10 September 2024 22:22 Wib
Komisi II DPR mempertanyakan rencana KPU buat Akademi Pemilu
Selasa, 10 September 2024 22:16 Wib
Komisi II DPR setujui usulan penambahan anggaran Rp27,8 T untuk Otoritas IKN
Senin, 9 September 2024 19:02 Wib
Komisi II DPR akan rapat dengan KPU guna menentukan landasan hukum kotak kosong
Senin, 9 September 2024 13:16 Wib