Makassar (ANTARA) - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) bekerja sama dengan Fakultas Administrasi dan Studi Kebijakan Universiti Teknologi MARA, Malaysia, dan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) menyelenggarakan konferensi internasional membahas tata kelola maritim.
Kegiatan bertajuk "The 2nd International Conference on Administrative Science (ICAS) 2024" dengan tema “Bridging Waves Of Change: Maritime Governance And Sustainable Development” itu diselenggarakan di Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Rabu.
Dekan Fisip Unhas Prof Sukri Tamma menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan menjadi media mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan pemimpin berpengaruh untuk secara kolektif membahas berbagai isu seputar tata kelola maritim dan pembangunan berkelanjutan.
“Dengan mendalami topik seperti adaptasi perubahan iklim, ketahanan bencana, dan kerangka kebijakan publik yang efektif, ICAS 2024 berupaya untuk mendorong perubahan yang berdampak dan mempromosikan praktik berkelanjutan di bidang-bidang penting ini,” ujar Prof Sukri.
Rektor Unhas Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa mengapresiasi inisiatif dan komitmen Fisip Unhas untuk menghadirkan ruang ide dan gagasan melalui kegiatan konferensi.
Menurut dia, topik pembahasan sangat menarik untuk didiskusikan, mengingat pentingnya tata kelola maritim yang terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Ini diharapkan dapat menjadi platform bagi akademisi dan praktisi untuk bekerja sama dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi sektor maritim. Tentu, harapan bersama, ide dan gagasan serta solusi yang ditawarkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan publik," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Prof Jamaluddin Jompa juga mengemukakan gagasannya tentang “Integrating Science and Local Knowledge for Sustainable Maritime Governance in Southeast Asia” yang memuat tentang sumber daya dan tantangan maritim, pendekatan ilmiah terhadap pengelolaan sumber daya maritim hingga pengetahuan lokal dan praktik berbasis masyarakat.
Secara umum, ia menjelaskan tata kelola maritim mengacu pada sistem, aturan, dan kerangka kerja yang digunakan negara, organisasi, dan masyarakat untuk mengelola sumber daya laut dan memastikan pemanfaatannya berkelanjutan.
Menurut dia, hal ini melibatkan kombinasi kebijakan, pengaturan kelembagaan, dan kemitraan yang mencakup dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial.
"Tata kelola maritim sangat penting bagi negara-negara Asia Tenggara karena keanekaragaman hayati laut yang kaya. Kita memiliki terumbu karang, perikanan, dan ekosistem bakau yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan mata pencaharian," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Unhas gelar konferensi internasional bahas tata kelola maritim
