Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, meskipun saat ini Kementerian Hukum sedang menjalankan transisi setelah adanya nomenklatur baru, namun semua layanan kepada publik tetap berjalan seperti biasanya.
"Kami menargetkan paling lambat bulan Juni 2025 itu bisa selesai untuk masa transisi baik personel regulasi dan lainnya," kata Supratman di Jakarta, Senin, saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian Hukum.
Menurut dia, tim transisi terus bekerja untuk membagi tugas, personel atau sumber budaya manusia (SDM), aset, dan lainnya yang sebelumnya berada pada satu kementerian yaitu Kementerian Hukum dan HAM akibat adanya nomenklatur baru.
Supratman mengatakan bahwa pada nomenklatur baru Presiden Prabowo Subianto telah membagi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menteri Supratman memastikan bahwa meski saat ini sedang dalam transisi, namun pelayanan terhadap publik masih bisa terus dilakukan dengan baik.
"Meski ada masa transisi, namun semua layanan publik tetap berjalan seperti biasanya," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa sebelum dipecah menjadi tiga kementerian, Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian dengan SDM terbanyak kedua setelah Kementerian Keuangan.
"Kementerian yang sangat gemuk, kementerian terbanyak dari sisi sumber daya manusia nomor dua setelah kementerian keuangan sebelum kami dipisahkan ada 65 ribu jumlah pegawai," paparnya.
Menteri Supratman optimistis pada masa transisi ini bisa berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat menjadi percontohan oleh kementerian lainnya.
"Sekarang kami telah membentuk tim transisi agar menjadi percontohan kementerian lain," ujarnya.
Saat ini Komisi XIII DPR RI sedang melaksanakan Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum, dan ini merupakan raker pertama setelah kementerian itu dipecah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Hukum: Layanan publik berjalan biasa meski ada masa transisi
Berita Terkait
Menteri Hukum akan memediasi konflik dualisme kepengurusan PMI
Selasa, 10 Desember 2024 15:14 Wib
Tim hukum paslon INIMI-DiA laporkan dugaan pelanggaran KPPS
Selasa, 10 Desember 2024 14:56 Wib
Tim hukum paslon gubernur Sulsel Danny-Azhar ajukan gugatan ke MK
Senin, 9 Desember 2024 21:49 Wib
Tim Hukum Gerindra akan mengajukan gugatan ke MK
Sabtu, 7 Desember 2024 23:41 Wib
Kemenkum: Indeks reformasi hukum Kabupaten Luwu kategori istimewa
Selasa, 3 Desember 2024 20:58 Wib
Direktur LBH: Penegak hukum kerap tidak gunakan UU TPKS saat tangani femisida
Selasa, 3 Desember 2024 20:00 Wib
Kemenkumham Sulsel terbaik II Pendampingan Penilaian Mandiri IRH 2024
Selasa, 3 Desember 2024 17:11 Wib
Ombudsman: Perlu payung hukum lebih tinggi atur pupuk subsidi
Selasa, 3 Desember 2024 10:39 Wib