Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat memperkuat sinergisitas dalam pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Fatmawati Rusdi dalam keterangannya di Makassar, Rabu, menekankan pentingnya data yang akurat dan mutakhir sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.
Ia menegaskan data yang akurat tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga fondasi bagi penyusunan kebijakan publik yang efektif terutama dalam program pengentasan kemiskinan.
“Data statistik bukan sekadar angka, melainkan fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Terutama untuk program pengentasan kemiskinan, kita butuh basis data yang valid agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Wagub Sulsel menambahkan integrasi data antar-instansi perlu diperkuat agar kebijakan yang lahir tidak parsial, melainkan berlandaskan pada satu rujukan yang sama.
“Pemprov Sulsel akan terus mendorong sinergi dengan BPS dan OPD terkait agar data yang dipublikasikan bisa menjadi pijakan bersama dalam menyusun strategi pembangunan daerah,” jelasnya.
Kepala BPS Sulsel Aryanto mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel dalam memperkuat kerja-kerja statistik di daerah. Ini menjadi kunci optimalisasi publikasi data BPS agar lebih relevan dan bermanfaat bagi kebijakan publik.
“Kami bersyukur dapat berdiskusi langsung dengan Ibu Wakil Gubernur. Banyak hal yang dibicarakan, mulai dari dukungan pemerintah provinsi hingga strategi penggunaan data statistik," katanya.
"Ke depan BPS siap berkolaborasi lebih erat dengan OPD-OPD terkait agar publikasi data semakin bermanfaat,” ucap Aryanto.
Ia juga menekankan perbedaan data yang kerap muncul di publik lebih disebabkan oleh perbedaan waktu rilis, metodologi, dan cakupan, bukan karena manipulasi.
Menurutnya, terdapat tiga jenis data yang perlu dipahami masyarakat yaitu data statistik dasar (sensus dan survei BPS), data sektoral (yang dihasilkan OPD), serta data statistik khusus (survei lembaga independen).
