Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengevaluasi layanan keterbukaan informasi setelah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan atau Pilkada serentak 2024 serta persiapan menghadapi Pemilu 2029 di 24 kabupaten kota demi meningkatkan tata kelola secara profesional
"Ada tiga pembahasan evaluasi kita, yaitu tentang Data dan Informasi (Datin), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pemeringkatan keterbukaan informasi publik," kata Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad dalam rapat evaluasi dihadiri 24 Bawaslu kabupaten kota di Kantor Bawaslu Sulsel Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan, sejumlah contoh kasus dan data terkait penyampaian informasi publik telah ditampilkan. Hal ini akan menjadi penilaian provinsi maupun kabupaten kota sejauh mana pengelolaan keterbukaan informasi bermanfaat atau tidak.
Selain itu, perlu segera dibenahi kekurangannya serta mesti ada langkah pemeringkatan sebagai upaya Bawaslu terus mendorong keterbukaan informasi di lingkungan lembaga pengawas pemilu.
"Pemeringkatan dilakukan Bawaslu ini untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Kita mau informasi publik yang disajikan Bawaslu dapat diakses semua kalangan. Ada suara, ada tulisan, dan ada video. Ini juga bisa diakses masyarakat luas termasuk penyandang disabilitas," paparnya.
Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu Sulsel Andarias Duma. Ia menekankan pentingnya hasil evaluasi ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja ke depan menghadapi Pemilu.
"Apa yang kami bahas ini terkait PPID, terutama di rating informatif apakah informatif maupun cukup informatif. Ini yang diharapkan agar dapat menjadi motivasi bagi kita semua terus berbenah, memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik," tuturnya menegaskan.
Anggota Bawaslu Sulsel lainnya Alamsyah mengemukakan, harapannya Bawaslu dulunya menuju informatif, tapi sekarang dan ke depan harus menjadi lebih informatif.
Tujuan dari pertemuan itu, kata dia menambahkan, untuk memperkuat tata kelola informasi publik serta meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi di seluruh jajaran pengawas pemilu.
Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli sebelumnya memaparkan pengantar kegiatan dengan memberi kesempatan kepada seluruh perwakilan Bawaslu kabupaten kota untuk menyampaikan berbagai isu strategis yang menarik bisa diangkat dalam ajang Gakkumdu Award.
Melalui pertemuan tersebut, Bawaslu Sulsel dan jajaran 24 kabupaten kota dapat berkomitmen memperkuat pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip pelayanan publik yang inklusif
Harapannya, seluruh jajaran Bawaslu 24 kabupaten kota se-Sulsel dapat menjaga konsistensi dan inovasi dalam pengelolaan informasi publik demi terwujudnya lembaga pengawas pemilu lebih terbuka serta dipercaya masyarakat.
