Makassar (ANTARA Sulsel) - Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Pemerintah Kota Makassar dalam rangka menyerap aspirasi mendapatkan pemaparan langsung mengenai program "smart card" yang kemudian diapresiasi hingga diusulkan menjadi proyek percontohan pemerintah pusat.
"Kunjungan kerja yang kami lakukan ini untuk menyerap aspirasi dan setelah mendengarkan langsung pemaparan wali kota, kita kemudian sepakat mengusulkannya menjadi `pilot project` pusat," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Dia bersama 13 orang anggota Komisi VIII lainnya itu diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didampingi para pejabat utama lainnya.
Dia mengatakannya, kunjungannya ini berkaitan penambahan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah pusat untuk program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
"Tahun ini anggaran PSKS di Kemensos bertambah sebesar Rp 6,7 triliun pada APBN-P 2015. Karena itu, Komisi VIII ingin mendengarkan aspirasi dari Pemkot Makassar, apakah ini tepat sasaran atau tidak," katanya.
Saleh menuturkan, program yang dijabarkan langsung oleh wali kota yang tidak lain adalah ahli tata ruang itu sangat bagus, apalagi dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakatnya.
Menurut dia, program kartu pintar yang dijelaskannya itu sangat brilian karena hanya dengan satu kartu semua manfaat akan berada dalam kartu tersebut.
Apalagi, kartu tersebut diklaimnya multifungsi, mulai dari ATM, biodata, `medical record`, pembayaran pajak, hingga alat pendeteksi bagi orang tua dalam mengawasi anak-anaknya terangkum dalam kartu tersebut.
"Programnya `smart card` itu bagus karena banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh pemiliknya, terlebih lagi kartu itu diperuntukkan bagi semua warga yang terdata dalam pendataan catatan sipil," katanya.
Saleh mengingatkan, sebagus apapun program yang dijalankan oleh pemerintah jika tidak tepat sasaran akan tetap dianggap sebagai kekurangan.
"Namun jika program ini tidak tepat sasaran, sama saja tidak memberikan manfaat. Misalnya beberapa daerah persoalan pendataan yang tidak akurat. Ada orang yang seharusnya tidak dapat (PSKS), justru dapat, begitupun sebaliknya," katanya.
Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan persolan data menjadi kendala. Terjadi perbedaan data yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) warga di Kota Makassar.
"Contoh pendataan BPS, sekedar perbandingan, data di BPS jumlah penduduk di Makassar 1,4 juta jiwa. Sementara data kami yang real time sebanyak 1,7 juta jiwa pada malam hari. Kemarin penerima BPJS asumsinya juga sama," kata mantan konsultan tata kota ini. S Muryono
Berita Terkait
Komisi VIII DPR meminta seluruh Kemenag seleksi ketat petugas haji
Rabu, 6 Desember 2023 20:35 Wib
Komisi VIII DPR menemui para Kepala Kemenag di Sulsel serap aspirasi
Rabu, 6 Desember 2023 17:45 Wib
Komisi VIII DPR RI mendukung pembenahan dan peningkatan mutu sekolah madrasah
Senin, 17 Juli 2023 15:08 Wib
Menelusuri jejak pemerintahan Toalala Arung Enrekang VIII
Rabu, 5 Juli 2023 15:57 Wib
Komisi VIII DPR minta pemerintah membuat rekayasa kedaruratan haji di Armuzna
Senin, 26 Juni 2023 5:35 Wib
Kemensos minta anggaran 2024 ditambah sebab tantangan sosial lebih kompleks
Sabtu, 10 Juni 2023 17:46 Wib
Komisi VIII DPR usulkan tambahan kuota haji untuk pendamping lansia
Rabu, 17 Mei 2023 13:13 Wib
Anggota Komisi VIII DPR RI buka manasik haji di Kabupaten Soppeng Sulsel
Sabtu, 6 Mei 2023 19:55 Wib