Ambon (ANTARA Sulsel) - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri belum memastikan menghadiri konferensi daerah (Konferda) partai politik (Parpol) tersebut yang penyelenggaraannya dijadwalkan di Kota Ambon, 14 Maret 2015.
Ketua DPD PDIP Maluku, Karel Albert Ralahalu, dihubungi dari Ambon, Selasa, mengatakan, masih berkoordinasi dengan DPP soal kehadiran Megawati di Konferda.
"Kepastiannya tergantung jadwal Megawati yang memungkinkannya menghadiri Konferda PDIP Maluku," ujarnya.
Mantan Gubernur Maluku dua periode itu mengakui, para kader maupun simpatisan PDIP sangat mendambakan kehadiran Megawati di Konferda karena miliki figur berkapasitas maupun visi dan misi partai banteng monceng putih yang strategis.
"Jadi para kader maupun simpatisan ingin mendengar pernyataan langsung dari Megawati soal strategis Pilkada serentak menindaklanjuti UU No.1/2015 tentang pemilihan Gubernur dan Bupati/ Wali Kota," tegasnya.
Dia mengakui, kehadiran DPP PDIP juga menentukan siapa calon Ketua DPD PDIP Maluku yang dinyatakan lolos tes kepatutan dan kelayakan serta psikologis di Makassar, Sulsel pada 19 Februari 2015.
Tiga calon Ketua DPD PDIP Maluku akan diumumkan DPP saat Konferda.
"DPP pun masih menggodok hasil tes kepatutan dan kelayakan serta psikologis dari 11 kandidat yang bersaing menjadi Ketua DPD PDIP Maluku," ujarnya.
Tesnya dipusatkan untuk Indonesia Timur di Makassar dengan melibatkan DPD se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
11 Balon Ketua DPD PDIP Maluku itu sebelumnya telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh tim dari DPP yang penyelenggaraannya di Ambon pada 4 Februari 2015.
Penyelenggaraan uji kepatutan dan kelayakan DPC, menyusul konsolidasi di pengurus ranting dan anak cabang.
11 kandidat lainnya adalah Mercy Barends(anggota DPR - RI),Edwin Huwae (Ketua DPRD Maluku), Plh Sekretaris DPD PDIP, Evert Kermitte, Lucky Wattimury, Thobyhend Sahureka, Sugeng Hayati Koangit, M. Taddy Salampessy, Paulus Werembinan, Johan Rahantoknam, Tagop Sudarsono Soulissa (Bupati Buru Selatan) dan Bitho Silvester Themar (Bupati Maluku Tenggara Barat).
Dia menilai, tanggung jawab Ketua DPD PDIP Maluku periode ke depan relatif berat karena minimal mempertahankan perolehan kursi DPRD setempat periode 2014 - 2019 yang menempatkan Edwin Huwae menjadi Ketuanya.
"Tanggung jawab Ketua baru nantinya berat sehingga DPP PDIP hendaknya memutuskan calon yang berkapabilitas, profesional, berkepribadian dan mampu mengayomi," katanya.
Karel ternyata juga memutuskan tidak bersedia dicalonkan menjadi Ketua DPD PDIP Maluku karena telah dua periode memimpin Parpol setempat.
"Rasanya harus regenerasi dan silahkan berkompetisi sesuai ketentuasn AD/ART dengan siapa pun terpilih saya dukung untuk membesarkan PDIP di Maluku," ujarnya.
Pemilihan Ketua DPD PDIP Maluku strategis dalam menentukan kiprah Parpol ini dalam berpolitik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik di Kabupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur (SBT), Buru Selatan dan Maluku Barat Daya dijadwalkan Desember 2015.
"Pastinya Ketua DPD PDIP Maluku haruslah mampu mengayomi fungsionaris maupun kader di sembilan Kabupaten dan dua Kota," kata Karel Ralahalu. I.K. Sutika
