Makassar (ANTARA Sulsel) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tergabung dalam Komite III salah satu fungsinya mengurusi Agama utamanya masalah Haji meminta Presiden Joko Widodo menormalkan kuota haji, mengingat daftar tunggu semakin bertambah setiap tahunnya.
"Kami akan mengusulkan secara resmi sepulang kami dari sini dan akan diagendakan rapat kerja dengan Kementerian Agama menyikapi banyaknya `waiting list` atau daftar tunggu calon haji," kata Ketua Komite III DPD RI Hardi Slamat Hood usai pertemuan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Pihaknya menegaskan bertambahnya jumlah daftar tunggu hingga ada yang menunggu 40 tahun baru bisa berhaji, tentu disikapi secara serius mengingat jumlah jamaah paling banyak daftar tunggunya berada di Sulawesi Selatan.
"Saat ini kita berfikir positif saja meski adanya penambahan jamaah. Tentu ini menjadi pertimbangan setidaknya satu permintaan ke Presiden Joko Widodo agar mengembalikan kuota yang normal itu, disampaikan melalui Menteri Agama," pinta pria asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat ini.
Dirinya mengungkapkan bahwa kuota haji normal dulunya diperoleh Indonesia sebanyak 225 ribu orang jamaah bisa ke tanah suci, namun sekarang hanya paling banyak dipenuhi 158 ribu jamaah. Sementara sisanya ada sekitar 70 ribuan yang seharusnya berangkat namun menjadi daftar tunggu.
Meski demikian, kata Hardi, Komite III DPD telah membentuk skema yakni menyamaratakan daftar tunggu, dimana satu daerah yang tidak terlalu banyak daftar tunggunya bisa dialihkan kuota, begitupun sebaliknya banyak bisa dikurangi. Artinya ini bisa saling menutupi satu sama lain.
"Bila skema ini yang diusulkan mendapat kesepakatan seluruh provinsi untuk menyamaratakan daftar tunggu, saya kira ini solusi, mudah mudahan mendapat kesan baik, utamanya bagi jamaah di Sulawesi Selatan. Artinya, waiting list bisa dikurangi waktunya dari 40 tahun, minimal berkurang menjadi 26 tahun dan seterusnya," harap dia.
Mengenai dengan permintaan Presiden Jokowi ke sejumlah negara sahabat dan tetangga agar kiranya kuota haji bisa dialihkan ke Indonesia, kata Hardi menghormati cara itu, hanya saja tidak semudah yang dibayangkan akan terjadi.
"Menurut hemat saya, tidak semudah itu, karena diantara negara-negara punya kepentingan masing-masing, kemudian harus melalui kebijakan Pemerintah Saudi, tentu kebijakan ini harus didalami lebih dalam," ungkapnya.
Kendati masih banyaknya daftar tunggu, pihaknya masih berharap kepada pemerintah Arab Saudi setelah pembangunan di tanah haram selesai maka kuota haji normal untuk Indonesia bisa dikembalikan tentunya dengan turun tangannya Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kepala Negara untuk berdialog membangun kerja sama antarnegara.
Berdasarkan data hingga Agustus daftar tunggu haji Sulsel mencapai 168.702 ribu orang. Jumlah tersebut diprediksinya akan terus bertambah karena masyarakat muslim di Sulsel bersemangat untuk berangkat haji.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu`mang yang juga ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sulsel menyebutkan bila asumsi kuota haji Sulsel 5.777 orang per tahun atau tahun 2016 kuota sebanyak itu, maka daftar tunggu jamaah haji Sulsel mencapai lebih dari 29 tahun.
Hal ini berarti apabila ada yang ingin mendaftarkan diri berhaji tahun ini, tentunya jamaah tersebut baru bisa berangkat haji pada 2045.
Sementara provinsi Jawa Timur juga salah satu provinsi yang memiliki kuota haji terbanyak dengan calon haji terbanyak di Indonesia. Jatim memiliki kuota keberangkatan setiap tahunnya sebanyak 27.143 orang. Sedangkan tahun ini daftar tunggu sebanyak 640.639 ribu orang yang telah mendaftar haji bahkan akan menunggu keberangkatan paling lama pada tahun 2039.
Membludaknya calon jamaah haji dari Indonesia, kemudian dibatasinya kuota haji di Indonesia disebabkan pembangunan perluasan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Bila pembangunan selesai maka diperkirakan pemerintah akan menambah kuota pemberangkatan haji hingga 50 persen.
Berita Terkait
Prabowo nilai modal utama pindah ibu kota negara ke IKN harus dari dalam negeri
Kamis, 16 Mei 2024 6:15 Wib
Presiden terpilih Prabowo yakin APBN mampu biayai program makan siang gratis
Rabu, 15 Mei 2024 20:56 Wib
BPJS Kesehatan sebut ketentuan kelas dan tarif KRIS dievaluasi sesuai Perpres 59/2024
Rabu, 15 Mei 2024 17:42 Wib
Presiden Liga Spanyol pastikan penyerang PSG Mbappe merapat ke Real Madrid
Rabu, 15 Mei 2024 7:37 Wib
BPJS Kesehatan : KRIS tidak hapus jenjang kelas layanan rawat inap
Senin, 13 Mei 2024 15:38 Wib
Presiden Jokowi terbitkan Perpres atur standar layanan rawat inap
Senin, 13 Mei 2024 13:59 Wib
Ancelotti enggan membalas komentar Presiden Perancis terkait Mbappe
Minggu, 12 Mei 2024 11:13 Wib
Tahan bantuan ke Israel, anggota DPR AS ajukan pemakzulan terhadap Presiden Biden
Sabtu, 11 Mei 2024 15:11 Wib