Makassar (Antara Sulsel) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar terus menggiatkan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan bagi para wajib pajak demi mencapai targetnya.
"Sosialisasi akan terus kita lakukan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Toh, pajak ini juga akan digunakan untuk membangun kota," ujar Staf Ahli Pemerintah Kota Makassar, Azis Hasan di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, sosialisasi kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha perhotelan maupun rumah makan.
Azis juga mengakui, tingkat kepatuhan sejumlah wajib pajak dari para hotel-hotel dan restoran itu masih ada yang rendah dan terbukti adaja yang menunggak pajak.
"Sebagai kota metropolitan dengan potensi pajak yang besar, Pemerintah Kota Makassar berupaya mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah untuk menopang penyelenggaraan pembangunan daerah," katanya.
Pajak hotel, lanjut Azis, merupakan salah satu sumber pajak daerah yang potensial bagi pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karenanya, kepatuhan pajak melalui sosialisasi perlu ditingkatkan.
"Jadi diharapkan melalui sosialisasi ini, dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh masyarakat agar senantiasa sadar dan taat pajak," ungkapnya.
Pada sosialisasi itu, Bapenda Makassar menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri Kota Makassar untuk membantu pemerintah kota dalam meningkatkan kesadaran tersebut.
Berita Terkait
SAR Gabungan kembali evakuasi 10 warga terisolasi terdampak bencana Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 18:36 Wib
Rektor UNM menitip pesan kepada rektor terpilih di acara wisuda
Rabu, 8 Mei 2024 16:21 Wib
Ombudsman sikapi dugaan suap seleksi KPID dan KI Sulsel
Rabu, 8 Mei 2024 15:12 Wib
BLK Maritim kerja sama Indonesia dan Austria hadir di Makassar
Rabu, 8 Mei 2024 0:19 Wib
LBH Pers ajukan Amicus Curiae terkait sengketa pers di PN Makassar
Rabu, 8 Mei 2024 0:19 Wib
Tim Satgas Lantamal VI Makassar kembali menemukan jasad korban banjir
Rabu, 8 Mei 2024 0:17 Wib
Basarnas Makassar mengevakuasi 52 korban banjir Sungai Latimojong Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 0:16 Wib
Kemenkumham Sulsel MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat soal BHP
Selasa, 7 Mei 2024 22:27 Wib