Makassar (ANTARA Sulsel) - Sebanyak 20 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum menyerahkan laporan dokumen surat perintah membayar uang persediaan (SPM-UP) untuk penggunaan anggaran triwulan III/2009.
Menurut Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulsel Yushar Huduri di Makassar, Senin, lambatnya penyerahan SPM-UP dikhawatirkan akan menghambat realisasi pelaksanaan kegiatan sejumlah unit kerja di Sulsel.
"Seluruh belanja SKPD seharusnya melalui instrumen yang namanya SPM-UP," katanya.
Ia mengatakan penyerahan SPM-UP dari setiap SKPD harus secepatnya dilaporkan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rancangan APBD 2010.
Batas waktu penyerahan yang telah ditetapkan Biro Keuangan adalah 10 Oktober 2009.
Dia menyebutkan sekitar 29 SKPD yang dilaporkan baru menyerahkan SPM-UP dari 49 total unit kerja yang ada di lingkup Pemprov Sulsel.
Biro Keuangan Sulsel berencana menyampaikan surat teguran seminggu setelah batas penyerahan 10 Oktober 2009 agar sejumlah unit kerja itu segera menyerahkan realisasi penggunaan anggarannya.
Lambatnya penyerahan laporan SPM-UP disinyalir karena lambatnya SKPD dalam menyusun laporan penggunaan anggaran. Meskipun, setiap SKPD telah memiliki format penyusunan SPM-UP.
Biro Keuangan mengkhawatirkan lambatnya penyerahan SPM-UP akan berdampak terhadap pembangunan di Sulsel, karena tanpa laporan SPM-UP itu, Biro Keuangan tidak akan mencairkan dana belanja langsung maupun tidak langsung untuk triwulan berikutnya.
Hingga September 2009 realisasi keuangan setiap SKPD yang dilaporkan baru 58 persen dari total anggaran dalam APBD Sulsel 2009 sebesar Rp2,3 triliun.
Realisasi keuangan diprediksi meningkat drastis pada Oktober ini mengingat setiap rekanan baru menyerahkan tagihan ke SKPD.
"Kami targetkan akhir tahun ini realisasi keuangan sudah bisa mencapai 94 persen lebih," katanya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur sebelumnya mengatakan hingga triwulan III tahun 2009 realisasi program pembangunan Sulsel baru mencapai sekitar 70 persen dari target 75 persen.
"Tidak tercapainya target disebabkan lambatnya pelaksanaan tender yang dilakukan setiap SKPD," katanya.
(T.PK-HK/M008)
Berita Terkait
DPRD terus mendorong perbaikan sistem pendidikan di Sulsel
Kamis, 2 Mei 2024 14:32 Wib
Wabup Selayar paparkan Taka Bonerate di konferensi cagar biosfer dunia di Wakatobi
Kamis, 2 Mei 2024 14:29 Wib
Pemkab Luwu beri penghargaan kepada sekolah berprestasi
Kamis, 2 Mei 2024 14:07 Wib
35 pemuda berbagai agama mengikuti pelatihan kampanye narasi perdamaian
Kamis, 2 Mei 2024 11:57 Wib
Konten Revolusi Pendidikan Makassar melengkapi Program Merdeka Belajar
Kamis, 2 Mei 2024 11:56 Wib
Kemenag Sulsel jelaskan sumber pembiayaan ibadah haji kepada JCH
Kamis, 2 Mei 2024 5:53 Wib
Aktivis difabel: Pekerja difabel terus dibayangi PHK sepihak
Rabu, 1 Mei 2024 21:52 Wib
Dinsos minta tim PKH dukung penurunan prevalensi stunting di Makassar
Rabu, 1 Mei 2024 20:37 Wib