Bulukumba (Antara Sulsel) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba akan mengusulkan pembebaskan lahan Taman Hutan Raya (Tahura) Bonto Bahari seluas 2.184 Hektare dari luas keseluruhan 3.475 Hektare.
"Hal tersebut merupakan langkah daerah dalam menjawab tuntutan masyarakat yang meminta lahan untuk dibebaskan," kata Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bulukumba Misbawati A Wawo usai rapat penyamaan persepsi Tahura Bonto Bahari di Bulukumba, Kamis.
Misbawati mengaku baru sekedar pengusulan, realisasinya tetap menunggu kesepakatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kami hanya mengusul berdasarkan permintaan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, dengan dikeluarkanya 60 persen lebih hutan tahura kepada masyarakat, pemerintah harus memikirkan fungsi hutan yang terus berkurang, karena sebagai penyangga paru-paru alam Kabupaten Bulukumba. Idealnya wilayah seluas 1,155 Km persegi, Bulukumba harus memiliki 30 persen hutan dari seluruh luas wilayah.
"Tapi sekarang hanya delapan persen saja, itu sudah termasuk perkebunan masyarakat, jadi kalau di bebaskan lagi, pasti akan berkurang, dan akan berdampak pada ekosistem alam kita," tutur Misbawati.
Aktivis Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) serta pejuang Tahura Bulukumba mengapresiasi langkah Pemkab Bulukumba dalam pembebasan lahan ini, yang seharusnya di lakukan dari dulu mengingat lahan masyarakat yang di serobot dan saat ini tidak lagi memiliki lahan untuk bermukim dan bercocok tanam.
"Ingat pak, bukan kami yang serobot lahan, malah sebaliknya, masyarakat Jolli salah satunya yang kini hidup luntang-lantung karena diusir dari rumah mereka padahal telah hidup sejak Indonesia merdeka, terbukti berupa tanda dari Tuhan yaitu kuburan," ujar pejuang masyarakat Tahura, Suardi.
Sementara itu, Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto mengatakan dengan bebasnya lahan tahura nantinya tidak ada lagi klaim dari masyarakat, seperti Desa Bira ataupun Darubiah yang merasa dianak tirikan akibat pembebasan lahan seluas 2.184 Hektar itu, karena lahan Tahura nantinya akan dikelola dengan baik dengan membagi per zona agar berguna bagi Bulukumba dan masyarakat sekitarnya.dengan bebasnya lahan tahura nantinya
"Dari 2.184 Hektare, 1.600 Hektare akan diberikan kepada masyarakat, namun jangan sampai menjadi perebutan. Berapapun sisanya tahura yang dikeluarkan harus ada kesepakatan dari masyarakat disana. Harus kita 'clear' kan, takutnya ada kecemburuan," ujar Tomy.
Berita Terkait
Presiden Jokowi : Pemimpin delegasi G20 apresiasi mangrove Indonesia
Rabu, 16 November 2022 13:04 Wib
Presiden AS Joe Biden tampil beda dari tamu negara lainnya di Tahura Ngurah Rai
Rabu, 16 November 2022 10:52 Wib
Presiden Jokowi sengaja ajak perwakilan media resmi G20 keliling Tahura
Rabu, 16 November 2022 9:18 Wib
Jokowi meyakini Tahura Ngurah Rai akan wakili kepedulian Indonesia terhadap isu lingkungan
Kamis, 6 Oktober 2022 11:56 Wib
Wamen LH: Tahura Ngurah Rai siap terima delegasi KTT G-20
Jumat, 3 Desember 2021 0:46 Wib
Taman Hutan Raya Abdul Latief di Sinjai dimanfaatkan sebagai eduwisata
Rabu, 23 September 2020 18:20 Wib
Pemkab Sinjai gelar penyusunan desain kawasan Tahura Abdul Latif
Kamis, 28 November 2019 17:12 Wib
Pemprov Sumatera Utara kembangkan wisata alam di Kabupaten Langkat dan Karo
Jumat, 13 September 2019 20:08 Wib