Makassar (Antaranews Sulsel) - Salah satu sumbangsih kerusakan hutan di Gunung Bawakaraeng, disebabkan ulah pendaki `nakal` atau sekelompok orang mengatasnamakan pendaki saat pendakian tidak memahami aturan-aturan mendaki, dan malah merusak hutan hingga menimbulkan bencana.
"Memang bila melihat kondisi fisik Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompo Battang yang berdekatan, begitu sangat miris," sebut Ketua Pusat Koordinasi Nasional (PKN), Mahasiswa Pencita Alam (Mapala) se-Indonesia, Ade Erlangga di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Menurutnya, dalam berbagai kesempatan melaksanakan tugas pendakian bersama SAR maupun Basarnas untuk pencarian atau mengevakuasi korban, melewati jalur di Lembanna.
Ironis, apa yang disaksikan setiap melintasi pos yang menuju puncak Gunung Bawakaraeng terlihat banyak sampah plastik, kaleng dan botol ditinggalkan pendaki.
Tidak hanya itu, banyak pohon di sekitar jalur pendakian tersebut rusak akibat ulah pendaki nakal menebang pohon hanya untuk digunakan sebagai patok tenda dan sebagainya. Parahnya lagi, pohon-pohon dipaku lalu memasang penanda pada setiap pos.
Hal tersebut, kata dia, tidak hanya di jalur dari Lembanna, tetapi hampir di setiap jalur pendakian Gunung Bawakaraeng dan Lompo Battang terdapat kerusakan-kerusakan akibat ulah pendaki yang tidak profesional.
"Saya sepakat dengan pernyataan Bupati Gowa, Adnan Purichta bahwa menjadi penyebab kerusakan alam sekitar Gunung Bawakaraeng dan Lompo Battang adalah ulah pendaki yang tidak tahu aturan," bebernya.
Pihaknya juga mendukung Bupati Gowa, melalui rencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil alih fungsi lahan dan hutan Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang yang mengalami kerusakan.
BNPB akan melakukan restorasi dan representasi untuk kawasan Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang secara terintegrasi sehingga kedepan dampak banjir dan longsor dapat pulih dan lebih baik dari sebelumnya.
Dukungan Bupati Gowa atas rencana rotasi dan representasi Gunung Bawakaraeng dan Lompo Battang adalah keputusan yang sangat baik untuk kelestarian alam serta masyarakat Gowa dan sekitarnya agar terhindar dari bencana banjir maupun longsor di masa depan.
Bahkan, Kepala BNPB Letjen Doni Modarno saat di Sulsel menyatakan, sebelum dilakukan proses pengalihan fungsi lahan, terlebih dulu akan dilakukan survei dan membentuk Tim Satuan Tugas atau Satgas. Satgas ini gabungan dari instansi pemerintahan, unsur aparat, pelaku usaha dan organisasi pencinta alam.
"Sebagai Ketua KPN Mapala se-Indonesia berharap pak Doni Modarno dapat berkoordiasi untuk menggunakan tenaga dan pikiran dari organisasi Mapala yang tergabung dalam Pusat Koordinasi Daerah Mapala se-Sulsel untuk proses penyelamatan Gunung Bawakaraeng dan Lompo Battang," harapnya.
Sebelumnya, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menyatakan kerusakan hutan bukan hanya dilakukan pembalakan liar dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan, namun salah satunya ulah pendaki nakal tidak tahu aturan yang merusak hutan di Gunung Bawakaeng.
Tujuan mereka bukan menjaga hutan dan gunung tetapi justru malah mencemari hutan dengan membuang sampah di sembarang tempat termasuk merusak pohon di sekitarnya.
"Untuk proses pemulihan Gunung Bawakaraeng, salah satunya kami akan membuat Peraturan Daerah tentang perlindungan hutan dan sanksi pidananya sebagai payung hukum, hal ini juga merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pendaki," kata Adnan.
Berita Terkait
Pemprov Sulsel telah tanam 12,5 juta pohon sebagai upaya rehabilitasi hutan
Rabu, 11 Desember 2024 19:39 Wib
Menhut memastikan cabut IPPKH yang tidak lakukan rehabilitasi lahan
Kamis, 21 November 2024 7:01 Wib
Debat kandidat Pilgub Sulsel adu strategi tentang tata kelola hutan
Senin, 11 November 2024 0:16 Wib
Pejabat BPKHTL temui Pj Bupati Sinjai bahas penataan kawasan hutan
Sabtu, 28 September 2024 0:55 Wib
Presiden Jokowi : Hutan bakau Indonesia serap karbon lebih baik dari hutan hujan tropis
Kamis, 5 September 2024 10:19 Wib
Masyarakat adat Sinjai berharap konflik tenurial segera diselesaikan
Senin, 19 Agustus 2024 18:42 Wib
Presiden Jokowi menegaskan IKN berkonsep kota hutan bukan kota beton
Selasa, 13 Agustus 2024 14:14 Wib
KPH Mamasa Sulbar raih penghargaan lestarikan hutan
Minggu, 14 Juli 2024 22:57 Wib