Pemprov Sulsel diminta lunasi tunggakan pajak Randis OPD Rp800 juta

id Rapat Banggar DPRD,Tunggakan pajak randis,Pemprov Sulsel,DPRD Sulsel

Suasana rapat Badan Anggaran di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (9/9/2019). FOTO/Darwin Fatir

Makassar (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Anggaran (Banggar) meminta Pemerintah Provinsi Sulsel segera melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas  pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total sebesar Rp800 juta hingga triwulan keempat tahun ini.

"Saya sudah sampaikan di awal bahwa ada utang pajak kendaraan dinas di biro aset senilai Rp800 juta, untuk itu harus diselesaikan, jangan persoalan kecil itu nantinya menjadi beban keuangan daerah di biro aset," ungkap anggota Banggar DPRD Sulsel, Imran Tenri Tata Amin Syam di sela rapat Banggar, Senin.

Untuk menyelesaikan itu, kata dia menyarankan, agar semua OPD yang memiliki tunggakan pajak kendaraan segera menyelesaikannya dan tidak membebani keuangan biro aset ke depan.

Selain itu, masalah ini harus menjadi masukan dan tidak lagi menjadi persoalan, dan gubenur tidak boleh membiarkan permasalahan itu terus berlanjut. Sebab, sejak awal persoalan tersebut tidak pernah disampaikan OPD terkait pada rapat-rapat ditingkat Kelompok Kerja (Pokja) tiap komisi di DPRD Sulsel.

"Ini harus diselesaikan, ini harus diketahui pimpinan. Kenapa tidak dari dulu disampaikan saat rapat mitra dengan komisi, nanti baru bunyi setelah diketahui. Prinsipnya ini harus diubah, saya kira ada anggaran tersedia untuk membayar, tapi kenyataannya ada kendala yang harus diclear-kan Pemprov," ungkap anak mantan Gubernur Sulsel Amin Syam itu.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan (Bapenda) Pemprov Sulsel Prof Rudy Djamaluddin menuturkan, pihaknya akan berusaha melunasi tunggakan tersebut pada triwulan keempat atau Oktober tahun ini.

"Jadi memang sudah direncanakan pada triwulan keempat. Proses realisasinya memang di triwulan keempat Oktober, ini sudah mau dibayar. Ini bukan tunggakan, karena ini tidak melewati 'deadline' (masa waktu) satu tahun," ucap Kepala Dinas PU PR, Bina Marga dan Konstruksi itu menjelaskan.

Rapat Banggar tersebut juga membahas sejumlah persoalan keuangan terkait dengan penambahan anggaran RAPBD Perubahan 2019 termasuk soal anggaran makan minum Biro Umum Pemprov Sulsel yang habis terpakai.

 
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar