Polman Butuh Tambahan RKB dan USB

Polman, Sulbar (ANTARA News) - Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, membutuhkan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) untuk mengantisipasi lonjakan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011-2012 pada tingkat SD, SMP, dan SMA.

"Kami akui, Polman masih membutuhkan bantuan RKB dan USB untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan siswa baru, seperti yang terjadi pada tahun lalu," ujar Kepala Disdikpora Polman, H Aripuddin Toppo di Polman, Rabu.

Menurut dia, tambahan RSB, utamanya dilakukan untuk sekolah tingkat menengah pertama dan tingkat menengah atas, sesuai dengan rasio jumlah SD yang terdapat di Polman tidak seimbang untuk menampung seluruh siswa.

Jumlah SD sederajat di Polman sekitar 410 unit sekolah yang tersebar di 16 kecamatan dan 167 desa, sementara jumlag SMP sederajat di Polman hanya terdapat 90 sekolah. Begitu halnya dengan jumlah SMA sederajat yang hanya 40 sekolah.

"Untuk itu, kami membutuhkan bantuan pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk memberikan bantuan tambahan, sehingga permasalahan minimnya ketersediaan RKB dan USB di Polman mampu segera diatasi," harapnya.

Idealnya, lanjutnya, untuk SMP dibutuhkan sekitar 20 RKB dan 10 USB, SMA sebanyak 20 RKB dan 15 USB, sementara untuk sekolah dasar dibutuhkan sebanyak 48 RKB dan delapan USB untuk menampung transisi siswa dari tingkat dasar hingga menengah atas.

Untuk menyeimbangkan antara rasio sekolah dan siswa yang akan ditampung di seluruh tingkatan pendidikan, perbandingan SD dan SMP dua berbanding satu, SMP dan SMA satu berbanding satu.

"Jika perbandingan ini telah terpenuhi, kami yakin mampu menampung seluruh siswa yang akan melanjutkan tingkat pendidikannya lebih tinggi lagi sesuai dengan harapan pemerintah agar seluruh wajib belajar menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA," tuturnya.

Bukan berarti dengan kekurangan tersebut, Pemkab Polman melepas diri dari tanggungjawab. Menurut Aripuddin, telah disediakan beberapa antisipasi untuk menanggulangi masalah tersebut dengan mendirikan sekolah sistem satu atap.

"Namun, kami akui kemampuan anggaran daerah belum terlalu besar untuk menanggulangi hal tersebut dan untuk itulah kami berharap pemerintah pusat maupun Pemprov Sulbar memberikan perhatian khusus," harapnya. 
(T.KR-HK/F003)