Makassar (ANTARA) - Sebanyak 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan menjadi lokus penanggulangan dwarfisme dengan target 292.245 orang dari kalangan remaja, ibu hamil, ibu hamil, dan ibu yang memiliki bayi di bawah usia dua tahun (Baduta).
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ritamariani, dalam keterangan pers di Makassar, Senin, mengatakan di 24 kabupaten dan kota, upaya memerangi dwarfisme dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pada 1.000 hari pertama. kelahiran (HPK).
“Untuk tahun 2021, ada 17 kabupaten di Sulsel yang menjadi lokus stunting (kerdil) dan sudah diintervensi melalui sosialisasi peduli 1.000 HPK tahun 2022 ditingkatkan menjadi 24 kabupaten/kota,” ujarnya.
Dalam upaya sinkronisasi pembangunan kependudukan, lanjutnya, diharapkan setiap kabupaten/kota memiliki Rancangan Besar Pembangunan Kependudukan (GDPK).
Hingga saat ini masih ada satu kabupaten/kota yang belum menyelesaikan penyusunan GDPK, yaitu Kabupaten Bantaeng.
“Saat ini bimbingan teknis penyusunan GDPK di Kabupaten Bantaeng sudah dilakukan,” ujarnya.
Hingga tahun 2021 di Sulsel telah diumumkan 646 KB Desa, 214 diantaranya sudah memiliki Rumah Data Kependudukan.
Selain itu, untuk mendukung pengembangan visi kependudukan, juga telah didirikan Sekolah Siaga Kependudukan dan Pojok Kependudukan di 24 kabupaten/kota.
Dari aspek energi, jumlah konselor KB di Sulawesi Selatan sudah memenuhi standar rasio minimal dengan jumlah desa 1:2, namun sebarannya tidak merata.
Sampai saat ini masih ada beberapa kabupaten/kota dengan rasio di atas 1:5, seperti Kabupaten Toraja dengan rasio satu PKB/PLKB yang dibangun hingga 11 desa, sedangkan di Bone, Enrekang, Luwu, dan Toraja Utara satu PKB/PLKB membangun lima desa.