Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Eksekusi Realisasi Investasi (ERI) sebagai upaya memetakan berbagai permasalahan yang menghambat investasi di daerah itu.
"Saya mengapresiasi atas rancangan untuk menemukan lebih jauh berbagai permasalahan mengenai pengembangan investasi di Sulbar," kata Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, di Mamuju, Sulbar, Rabu.
Muhammad Idris mengutarakan harapannya agar melalui FGD tersebut dapat menyelesaikan berbagai masalah, terutama yang dialami di daerah tersebut, agar dapat membantu mengidentifikasi berbagai masalah secara objektif.
Sekprov menyampaikan, yang dibutuhkan di Sulbar, yakni di sektor pangan dan hal itu bisa menjadi pintu masuk Kementerian agar bisa mendorong dan memperkuat Sulbar menjadi salah satu identitas pemerintahan yang bisa berdaya saing.
Ke depan yang harus dilakukan, lanjut Muhammad Idris, adalah bagaimana membuat Sulbar menjadi salah satu daerah yang memiliki peluang yang besar, terutama berkaitan dengan keberadaan daerah itu sebagai salah satu penyangga ekonomi di IKN.
"Yang menjanjikan ke depan, yaitu bagaimana Sulbar menjadi unit pemerintahan yang bisa menjadi penyangga IKN, sebab Kalimantan belum tentu bisa menyuplai semua kebutuhannya, terutama pangan dan kebutuhan material," terang Muhammad Idris.
Secara umum tambahnya, pertumbuhan ekonomi di Sulbar masih sangat melambat, tetapi penyebab yang paling utama adalah tingkat ketergantungan terhadap rantai nilai pasok atau proses bisnis.
Sementara, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi mengatakan, masyarakat yang tidak setuju dengan adanya investasi akan diberikan pemahaman mengenai tujuan investasi tersebut.
“Investasi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang paling utama," ucap Suraidah.
Ia menekankan, segala urusan perizinan harus dirampungkan terlebih dahulu dan ketika semua memenuhi syarat, maka tidak ada alasan untuk menolak investasi yang ada di Sulbar.
"Ruang gerak di Sulbar sangat terbatas, sehingga dengan adanya investasi bisa membantu Pemprov Sulbar, tanpa menyampingkan suara dari masyarakat," terang Suraidah.
Dia berharap, pertemuan itu membuahkan hasil, sehingga tidak berbenturan lagi antara masyarakat dengan pihak perusahaan.